Wiranto Tantang Pengkritik Buktikan Keterlibatannya di Kasus HAM

jpnn.com - JAKARTA - Wiranto santai menanggapi penolakan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) terhadap penunjukan dirinya menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).
Menurutnya, setiap tokoh juga kemungkinan akan menghadapi hal yang sama, ketika menjabat posisi tertentu.
"Jadi itu biasa, selalu ada letupan-letupan. Tapi begini ya, masalah HAM itu, presiden menunjuk beberapa menteri termasuk saya, tentu didasari pertimbangan yang matang," ujar Wiranto, Kamis (28/7).
Menurut Wiranto, Presiden Joko Widodo tentu telah melakukan kajian yang mendalam, sebelum menunjuk dirinya menjadi salah seorang anggota Kabinet Kerja. Mulai dari pengalaman, hingga latar belakang yang ada.
Karena itu terhadap kritikan yang ada, terutama menyangkut isu-isu pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan dirinya, Wiranto meminta harus jelas. Baik itu terkait waktu dan tempat di mana pelanggaran dilakukan.
"Saya mengharapkan isu-isu HAM mengenai saya, harus jelas locus dan tempus delicti-nya. Di mana dan kapan, lalu di mana keterlibatan saya. Saya akan jelaskan satu per satu," ujar Wiranto.
Meski banyak kritikan, mantan Panglima ABRI ini menegaskan, komitmen menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Paling tidak melanjutkan langkah-langkah yang sebelumnya dilakukan Luhut Binsar Pandjaitan saat masih menjabat Menko Polhukam.
"Pak Luhut sudah melakukan langkah-langkah menyelesaikan masalah HAM masa lalu, saya akan lanjutkan. Secara adil, transparan, secara martabat. Tapi jangan merugikan kepentingan nasional. Karena kepentingan nasional tetap nomor satu," ujar Wiranto.(gir/jpnn)
JAKARTA - Wiranto santai menanggapi penolakan sejumlah aktivis hak asasi manusia (HAM) terhadap penunjukan dirinya menjadi Menteri Koordinator Politik,
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tes PPPK Tahap 2 Dimulai, 863.993 Honorer Bersaing Ketat, Cek Kuotanya
- Sahroni Minta Polisi Tangkap Pihak yang Ingin Menghancurkan Citra Kejagung
- Sespimmen Menghadap ke Solo, Pengamat: Upaya Buat Jokowi Jadi Pusat Perhatian Publik
- Wasekjen MUI Berharap Hakim Penerima Suap Rp 60 M Dihukum Mati
- Kemenkes Mengimbau Masyarakat Bersinergi Melawan Hoaks soal Imunisasi
- Kemenag Dorong Wakaf Hijau Jadi Gerakan Nasional Pelestarian Lingkungan