Wiranto Tantang SBY Mundur dari Demokrat

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Hanura, Wiranto menantang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk tidak rangkap jabatan dalam menjalankan roda pemerintahan. Menurutnya, sebagai presiden, SBY seharusnya melepas jabatannya sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat.

"Sekarang saya tantang, kalau SBY menyatakan berada di garda terdepan berantas korupsi. Kalau begitu, ajaklah gubernur, wali kota, untuk menjadi contoh yang baik dengan mundur dari jabatan di partai politik yang disandangnya," kata Wiranto pada konferensi pers di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (20/12).

Wiranto meyakini, dengan adanya rangkap jabatan para petinggi partai politik di eksekutif, secara tidak langsung akan membuat sarang korupsi. "Ini masalah yang fundamental yang terjadi. Ada sikap yang mendua, ada yang menjabat ketua partai, ketua dewan pembina dan di eksekutif juga menjabat. Secara tidak langsung akan membiarkan sarang koruptor," katanya.

Di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, beberapa ketua umum partai politik memang dipilih menjadi menteri. Ada Suryadharma Ali (Ketua Umum PPP) jadi menteri agama, Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB) menjabat menteri tenaga kerja dan transmigrasi. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sendiri masih menduduki ketua dewan pembinan Partai Demokrat.