Wisata Dieng Menunggu Sentuhan Tangan Pemerintah
jpnn.com, DIENG - Ada empat kelemahan yang masih menjadi kendala bagi kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Yakni lama tinggal wisatawan di obyek wisata masih relatif singkat dan atraksi wisata belum tergarap dengan baik.
Selain itu, aksesibilitas belum memenuhi syarat sebagai destinasi pariwisata nasional, dan amenitas atau sarana penunjang pariwisata yang masih sangat terbatas.
Hal itu menjadi bahan masukan bagi Tim Kunspek Komisi X DPR Ri saat berkunjung ke Kawasan Wisata Dieng, dalam rangka meninjau perkembangan penataan kawasan wisata tersebut.
Menanggapi persoalan tersebut, anggota Komisi X DPR RI Laila Istiana mengatakan bahwa Dieng telah menjadi salah satu obyek wisata sejak delapan tahun yang lalu.
Namun, kehadiran uluran tangan pemerintah masih belum dirasakan.
"Ada permintaan dari Pemerintah Kabupaten Kota Banjarnegara dan Wonosobo untuk dibuatkan jalan baru selain yang sudah ada, ini bertujuan agar akses wisman maupun wisnus ke lokasi wisata ini menjadi lebih lancar. Karena saat digelar acara Dieng Culture Festival, telah terjadi kemacetan yang sangat panjang," ungkap Laila di Dieng, Jateng.
Laila mengatakan, jalan yang ada sekarang terlalu kecil. Karenanya harus ada terobosan agar masalah tersebut bisa segera diatasi sebagai tindak lanjutnya.
"Kemacetan panjang yang terjadi itu kalau tidak segera dicarikan solusinya, maka akan menjadi hal yang tidak menunjang pariwisata di sini. Wisman dan wisnus akan merasa kapok untuk datang kembali," ucap politikus F-PAN itu.
"Perlu ada uluran tangan dari pemerintah dengan segera, agar ada solusi mengenai akses jalan menuju Kawasan wisata Dieng. Selain itu, harus ada komunikasi untuk membangun sinergi di antara Kementerian terkait," tambahnya. (adv/jpnn)
Ada empat kelemahan yang masih menjadi kendala bagi kawasan wisata Dataran Tinggi Dieng di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.
Redaktur & Reporter : Natalia
- Komisi III DPR Sebut Polri Paling Responsif Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
- Said Abdullah PDIP Mendukung Pelaksanaan APBN 2025 untuk Rakyat
- Darurat Penyelamatan Polri: Respons Terhadap Urgensi Pengembalian Reputasi Negara Akibat Kasus Pemerasan DWP 2024
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- Kenaikan PPN 12 Persen, Marwan Cik Asan Mendukung karena Ada Perlindungan bagi Masyarakat Bawah
- Konflik Pulau Rempang, Mafirion DPR: BP Batam Jangan Lepas Tangan, PT. MEG Tak Punya Hak Berpatroli