Wiwik: Kali Ini Jokowi Cerdas

jpnn.com - JAKARTA - Banyak pihak memberikan apresiasi positif terhadap sikap resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentang calon tunggal Pilkada 2015.
Kalau saja pemerintah mengeluarkan Perppu tersebut, menurut peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Profesor Siti Zuhro, akan lain ceritanya. "Presiden Jokowi pasti ditembaki oleh banyak pihak," kata Siti Zuhro, di pressroom DPR, Senayan Jakarta, Kamis (6/9).
Tapi karena Jokowi tidak mengeluarkan Perppu, akhirnya mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini menuai pujian. "Kali ini Jokowi Cerdas," ujar wanita yang akrab disapa Wiwik ini.
Sebagai presiden dan kepala pemerintahan lanjut Wiwik, Jokowi sudah sangat cermat menyimpulkan keadaan yang sesungguhnya dan melihat betul tidak ada hal yang mendesak dan urgent untuk mengeluarkan Perppu.
Terkait dengan calon tunggal pilkada Kota Surabaya, menurut dia itu soal harga diri. "Para bakal calon saya lihat sadar betul tidak mau melawan karena tidak sebanding. Artinya, mereka tahu diri. Ini agak berbeda dengan daerah lainnya yang memiliki lebih dari dua pasang calon Pilkada ikut bertarung tanpa mengukur diri," imbuhnya.
Karena itu, untuk tujuh daerah yang calonnya masih tunggal, Wiwik menyarankan ambil inisiatif duduk bersama untuk menentukan jalan keluarnya. "Elite politik di Jakarta, tidak perlu juga mendorong-dorong Presiden Jokowi bahwa sudah terjadi kegentingan memaksa karena ada tujuh daerah yang terancam tidak ikut Pilkada serentak pada 9 Desember 2015," sarannya.
Barangkali menurut Wiwik, tidak perlu ditunda ke tahun 2017. "Tunda dua bulan saja, sebab hakekatnya itu juga Pilkada serentak," pungkasnya. (fas/jpnn)
JAKARTA - Banyak pihak memberikan apresiasi positif terhadap sikap resmi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengeluarkan peraturan pemerintah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045