WNI di Taiwan Sudah Dapat Surat Suara, Timnas AMIN: KPU Tidak Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Tim Hukum Nasional (THN) Timnas AMIN Ari Yusuf Amir menanggapi video viral yang menunjukkan WNI di Taiwan sudah mendapatkan surat suara terlebih dahulu.
Menurut Ari, peristiwa yang terjadi di Taiwan bentuk ketidakprofesionalan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Untuk itu, pihaknya mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memproses dugaan pelanggaran terkait pemungutan suara yang digelar lebih awal di Taiwan.
“Kejadian ini bentuk ketidakprofesionalan KPU. Karena itu, Bawaslu seharusnya memproses kejadian ini,” ucap Ari di Rumah Perubahan, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/12).
Ari menuturkan bahwa pengiriman surat suara terlebih dulu sebelum waktunya juga merugikan negara secara materiel.
“Sebab, negara juga dirugikan secara materiel dengan tidak sahnya surat suara akibat pencoblosan sebelum waktunya,” kata dia.
Alumnus Universitas Islam Indonesia itu menyebutkan PPLN berdalih kalau tidak segera menggelar pemilihan pengiriman surat suara tidak dapat dilakukan. Sebab, ada perayaan tahun baru China.
“Ketua KPU menyatakan bahwa kejadian ini bentuk ketidakcermatan PPLN Taipei dan tidak akan menghitung semua surat suara yang telah dicoblos,” katanya.
Timnas AMIN mendesak Bawaslu memproses dugaan pelanggaran terkait pemungutan suara yang digelar lebih awal di Taiwan.
- KPU Banten Akan Kembalikan Sisa Anggaran Pilkada 2024 Sebesar Rp 130 Miliar
- Undian Perempat Final BAMTC 2025: Indonesia Jumpa Taiwan, Kans ke Semifinal Terbuka
- Kuasa Hukum Tegaskan Agustiani Tio Harus Berobat ke China, tetapi Dihalangi KPK
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU