WNI Eksodus ke Malaysia, DPD Sebut Pemerintah Gagal Mengurus

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan dengan Malaysia, di Kecamatan Lumbis Ogong, Nunukan, Kalimantan Utara dikabarkan telah pindah status kewarganegaraan, eksodus ke negara bagian Sabah, Malaysia.

"Jika berita itu akurat, maka peristiwa tersebut bukti dari pemerintah bahwa selama ini gagal menjalankan tugas konstitusi, gagal memberi sentuhan pembangunan secara berkeadilan kepada seluruh warganya," kata mantan Wakil Ketua DPD RI, La Ode Ida, Sabtu (15/11).

Menurutnya, itu bukti kebijakan dan implementasi pembangunan bersifat diskriminatif terhadap warga bangsanya sendiri, mengabaikan pembangunan daerah khususnya di wilayah perbatasan.

"Bukti konkret pula bahwa negara ini hanya peduli dengan wilayah yang padat penduduknya seperti di Jawa dan daerah-daerah lain yang bisa dengan mudah dijangkau untuk sewaktu-waktu ditunjukkan sebagai promosi keberhasilan," ungkapnya.

Bukti pula bahwa aktor pengambil kebijakan minim visi pengelolaan kewilayahan. "Aneh memang," ujar dia.

Padahal lanjutnya, dua lembaga eksekutif sudah dibentuk yakni Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP).

"Kedua lembaga itu agaknya masih belum mampu memberi sentuhan signifikan pada warga bangsa di wilayah perbatasan. Mengapa? Diduga kedua lembaga itu tidak memiliki visi dan agenda yang jelas bagaimana membangun wilayah tertinggal di perbatasan," ungkapnya.

"Kedua lembaga itu tidak fokus. PDT, misalnya, tidak fokus, akibat dari perubahannya dari Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Sementara BNPP memang tidak miliki dana untuk membangun kawasan perbatasan," imbuhnya.