Wow! Ada yang Bilang Lebih Mulia Ahok Menyerahkan Diri
jpnn.com - JAKARTA - Inisiator Rumah Amanah Rakyat Ferdinand Hutahaean menilai, aksi unjukrasa Jumat (4/11) bakal menjadi catatan sejarah bangsa dan catatan biografi kehidupan setiap insan yang turun ke jalan.
Karena massa turun ke jalan demi memperjuangkan kebenaran dan keyakinan sebuah ajaran agama yang dianut mayoritas penduduk di Indonesia.
"Tentu cerita kebanggaan itu tidak akan pernah dimiliki oleh orang yang tidak turut hadir dan bahkan malah membela (Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, red)," ujar Ferdinand, Rabu (2/11).
Menurut Ferdinand, aksi umat Islam Jumat mendatang merupakan reaksi yang timbul atas aksi, setelah sebelumnya menyebut-nyebut Surat Almaidah ayat 51, saat berdialog dengan warga Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu.
"Jadi tidak heran, publik kemudian menjadi terpanggil jiwanya memperjuangkan aqidah yang dipahaminya. Justru yang menjadi aneh adanya upaya membalik logika normal menjadi logika tidak normal," ujar Ferdinand.
Langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo beberapa hari terakhir kata Ferdinand, juga merupakan langkah yang membalik logika dan bisa berakibat salah makna.
Apalagi jika dipandang dari sudut yang berbeda. Baik itu langkah presiden melakukan safari ke kediaman Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, maupun mengundang sejumlah tokoh agama untuk bersilaturahmi.
"Mestinya tidak ada yang boleh menyalahkan reaksi umat yang timbul pada 4 November ini. Yang harus disalahkan adalah sumber masalahnya, yaitu aksi Ahok di Kepulauan Seribu yang diduga menistakan ajaran agama Islam." ujar Ferdinand.
JAKARTA - Inisiator Rumah Amanah Rakyat Ferdinand Hutahaean menilai, aksi unjukrasa Jumat (4/11) bakal menjadi catatan sejarah bangsa dan catatan
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?