Wow! Fraksi Golkar Minta Sidang Setya Novanto Terbuka
jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo meminta persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus "Papa Minta Saham" harus dilakukan terbuka untuk publik.
"Demi nama baik Novanto, DPR dan Partai Golkar sendiri, sidang-sidang di MKD harus berlangsung secara terbuka dan transparan. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Agar masyarakat bisa langsung melihat apa sesungguhnya yang terjadi," kata politikus yang akrab disapa Bamsoet itu, Minggu (29/11).
Anggota Komisi III DPR itu mengatakan dengan dilakukan secara terbuka, maka sidang-sidang MKD akan bisa menguak benarkah ada percaloan dan pencatutan presiden dan wakil presiden dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) dan kasus 'Papa Minta Saham'
"Atau itu hanya karangan dan rekayasa. Kalau ada anggota MKD dan fraksi yang ngotot agar sidang MKD tertutup, apalagi meminta persidangan MKD itu tidak diteruskan, hal itu patut dicurigai. Selain bertentangan dengan logika publik juga patut diduga anggota atau fraksi tersebut ingin melindungi kejahatan terhadap negara," tegasnya.
Soal legal standing dan cara merekam yang dianggap ilegal, tambah Bamsoet, hal itu sudah tidak penting lagi. Karena itu dua hal berbeda. Yang terpenting bagi Golkar adalah membuktikan Novanto tidak seperti yang dituduhkan dalam substansi laporan Menteri ESDM Sudirman Said.
Golkar, ujar Bamsoet, berharap laporan Sudirman tidak ditujukan untuk menghancurkan Partai Golkar. Karenanya Sudirman harus membuka secara lengkap ke publik seluruh isi percakapan yang dimilikinya.
"Biar semuanya jelas. Siapa sesungguhnya hantu belau serta ular kadut yang bermain dan hendak mengambil keuntungan dalam proses perpanjangan kontrak Freeport dengan mencatut nama kepala negara dan wakilnya itu," pungkas Bendahara Umum DPP Partai Golkar tersebut. (fat/jpnn)
JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo meminta persidangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etika
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Mayjen Yusri Nuryanto Ungkap Jumlah Anggota TNI Terlibat Narkoba Selama 2022-2024
- Dukung Asta Cita, Ini Kinerja Pengawasan Kanwil Bea Cukai Jakarta Sepanjang 2024
- Solidaritas Pangan Dunia: Program ‘Grain from Ukraine’ Membantu Negara Terdampak Krisis
- Legislator PKS Desak Kejagung & BPK Sita Duit Judi Online Rp 187,2 Triliun di Lembaga Keuangan
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK Bagi Honorer TMS Sudah Buka, tetapi Ribuan Orang Gagal Daftar
- Bea Cukai Bogor Raih Penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani, Budi Harjanto: Penyemangat bagi Kami