Wow! Jatah DAU Delapan Provinsi Ditambah
![Wow! Jatah DAU Delapan Provinsi Ditambah](https://cloud.jpnn.com/photo/picture/watermark/20160603_202413/202413_297564_Uang_Suap_d.jpg)
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah memutuskan menaikkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar lima persen bagi provinsi kepulauan. Keputusan diambil setelah dinilai delapan provinsi kepulauan membutuhkan anggaran tambahan mengingat letak geografis yang sulit dijangkau.
"Tadi dalam rapat dengan Wakil Presiden sudah diputuskan. Jadi memperhatikan luas wilayah laut dan darat. Kemudian kerumitan geografis. Kan beda antarpulaunya," ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Jumat (3/6).
Selain letak geografis, tambahan DAU kata Tjahjo, juga diberikan atas pertimbangan jumlah penduduk dan peta kemiskinan yang ada.
"Itu yang tadi Pak Wapres menitikberatkan, apapun bantuan lewat DAU ini harus memperhatikan kemiskinan daerah, jumlah penduduk, kerumitan geografis, hambatan geografis. Itu yang paling utama. Kalau tidak Bogor (Kabupaten,red) sama Maluku (Provinsi,red). (Selama ini,red) lebih gede Bogor karena luas daratannya lebih gede. Makanya kini diserasikan. Apalagi orang miskin kan enggak tinggal di laut juga, tapi di daratan," ujarnya.
Saat ditanya daerah-daerah mana saja yang DAU dinaikkan lima persen, mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini menyebut beberapa provinsi. Yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku Utara, Maluku, NTT, NTB, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.(gir/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah memutuskan menaikkan anggaran dana alokasi umum (DAU) sebesar lima persen bagi provinsi kepulauan. Keputusan diambil setelah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kantongi Izin Kawasan Berikat, Produsen Wafer Silicon Ini Siap Ekspor ke 7 Negara
- Wujudkan Hilirisasi Terintegrasi, MIND ID Lakukan Pengiriman Perdana Emas Freeport ke PT Antam
- Dampak Kebijakan Ekonomi Trump, Grant Thornton Indonesia Ungkap Strategi untuk RI
- Program Zmart Dorong UMKM Bertumbuh dan Berdaya Saing
- Peningkatan Suhu Global Mengancam Perkebunan Sawit, Pakar & Peneliti Cari Solusi di ICOPE 2025
- Ahmad Najib Dukung Efisiensi Anggaran Pemerintah sebagai Langkah Strategis