WOW, Korsel Siap Tanam Modal Rp 224 Triliun

jpnn.com - JAKARTA – Minat investasi Korea Selatan ke Indonesia teridentifikasi cukup tinggi, mencapai USD 16 miliar atau sekitar Rp 224 Triliun. Porsi terbesar akan masuk ke industri padat karya diikuti dengan infrastruktur.

Kepala BKPM (Badan Koordinasi Pe­nanaman Modal) Franky Sibarani menyatakan, Korsel merupakan mitra penting investasi Indonesia. Negeri Ginseng tersebut dianggap sebagai salah satu negara utama yang berkontribusi pada pencapaian target investasi nasional.

"Sektor-sektor yang masuk juga terus berkembang. Bukan hanya padat karya, tapi juga semakin beragam. Investor dari Korea Selatan cenderung agresif dan berani mengambil keputusan," kata dia kemarin (20/12). Franky menilai, Korsel menyadari pentingnya berinvestasi ke Indonesia meski harus bersaing dengan investor dari negara lain.
Dari USD 16 miliar itu, sambung dia, sekitar USD 4 miliar di antaranya merupakan minat serius untuk terealisasi dalam waktu dekat. Karakteristik keseriusan itu ditentukan dengan frekuensi kunjungan ke Indonesia serta hasil komunikasi yang dibangun baik oleh kantor perwakilan BKPM di Seoul maupun tim marketing officer di Jakarta.
Dari total USD 4 miliar nilai investasi yang dianggap serius, sekitar USD 2,8 miliar di antaranya menyasar sektor industri padat karya. Lalu, USD 452 juta akan masuk ke infrastruktur, dan USD 452 juta ke industri substitusi impor. Selain itu, tim BKPM mengklasifikasikan dengan kategori minat dan prospektif. "Minat yang sudah direalisasikan menjadi izin prinsip tercatat USD 616 juta. Perinciannya, industri padat karya USD 257 juta, infrastruktur USD 158 juta, dan sektor pertanian USD 141 juta," terangnya.

Franky memang baru saja melakukan kunjungan kerja ke Korsel pada Jumat (18/12). Hasilnya, ada minat investasi dari petrokimia senilai USD 300 juta dan penandatanganan nota kesepahaman dengan Woori Bank. Selain itu, teridentifikasi adanya concern investor Korsel terkait dengan iklim investasi di Indonesia. 

Dalam 2nd RI-ROK Joint Commission Meeting, beberapa isu penting juga diangkat. Di antaranya, terkait permasalahan izin tenaga kerja yang hanya enam bulan dan baja Korsel yang sulit masuk karena adanya bea masuk impor, padahal melalui ASEAN-Korsel FTA. "Hal ini tentu menjadi concern BKPM untuk berkoordinasi dengan kementerian lainnya guna mendorong peningkatan investasi dari Korsel," ujarnya. (gen/c22/oki/pda)