Wow...Mendagri Pangkas APBD Sumbar Hingga Rp 1,2 Triliun
jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui terpaksa melakukan pemotongan sejumlah anggaran yang diusulkan daerah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015 .
Menurut Mendagri Tjahjo Kumolo, pemotongan terpaksa dilakukan untuk efisiensi, sehingga APBD dapat sepenuhnya diarahkan bagi kepentingan rakyat dan pembangunan daerah. Tjahjo mengakui pemotongan yang dilakukan banyak diprotes sejumlah daerah, mengingat nilainya yang sangat besar.
“Ini banyak daerah yang tanda petik protes, DPRD-nya juga protes. Banyak yang dikurangi. Misalnya ada daerah yang dalam RAPBD memasukkan usulan persiapan bangun gedung, lalu tidak boleh bangun gedung. Jadi banyak yang dikurangi. Misalnya Sumatera Barat, itu efisiensinya kita pangkas sampai Rp 1,2 triliun. Ya menjerit dia, tapi kita harus clear semuanya untuk infrastruktur,” kata Tjahjo di Jakarta, Senin (26/1).
Tjahjo mengatakan, Kemdagri tidak akan menolerir pengajuan anggaran yang dinilai tidak tepat. Karena jika satu daerah saja diberi kelonggaran, maka yang lain akan ikut-ikutan.
“Anggaran pembangunan tidak sampai 20 persen, ini kan harus di balik. Jaman Orde Baru saja itu 40-60. Sekarang malah 80 persen untuk belanja pegawai,” katanya.
Saat ditanya daerah mana saja yang protes karena anggarannya dipangkas, politikus senior PDIP itu belum menjelaskan secara rinci. Ia hanya menyatakan kebanyakan daerah melayangkan protes langsung kepada Dirjen Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek.
“Tapi kalau yang tanda petik kepala daerahnya kebetulan satu partai (PDIP Perjuangan, red) berani telpon. Mereka tanya, bagaimana mas. Saya katakan tidak ada toleransi satu partai. Yang penting anggaran itu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah,” katanya.(gir/jpnn)
JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengakui terpaksa melakukan pemotongan sejumlah anggaran yang diusulkan daerah pada Rancangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Memiliki 8 Paket Sabu-Sabu, Pria di Palangka Raya Terancam Hukuman Berat
- Kapal Mengangkut Pekerja Migran Ilegal Tenggelam di Perairan Karimun, 3 Orang Hilang
- Kelulusan 1 PPPK Guru di Bima Dibatalkan, Ini Sebabnya
- Banyak Formasi PPPK 2024 Tahap 1 Tanpa Pelamar, Terungkap Penyebabnya
- Data Sementara Jumlah Pelamar PPPK 2024 Tahap 2, Lumayan Banyak
- Tour de Singkarak Tidak Lagi Digelar