WPNCL Anggap Tanah Papua Tidak Aman

Pihaknya sudah pernah melanyangkan surat secara resmi atas nama WPNCL kepada Presiden SBY sejak tahun 2007 dan 2008, sayangnya sampai saat ini belum juga ada jawaban dari SBY, sehingga pihaknya menilai pemerintah pusat hanya sengaja mengulur-ulur waktu untuk memperparah konflik di Tanah Papua.

 

"Jika Pemerintah Pusat mengingingkan Papua ini aman, maka segera membuka diri untuk melakukan perundingan dengan kami, sehingga masalah sebenarnya yang diminta oleh rakyat Papua yakni kedamaian secara politik dapat tercapai," tuturnya.

 

Sementara Jonah Wenda, juru bicara Dewan Milter Tentara Pembebasan Nasional Papua barat, yang sementara ini masih berstatus wajib lapor di Polda Papua, mengatakan, pihaknya akan tetap memperjuangkan agar ada perundingan dengan masyarakat Papua. "Gula-gula politik yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti Otonomi Khusus tidak akan mempengaruhi tekad kami untuk memperjuangkan agar ada perundingan internasional," tuturnya.

 

"Kami tidak tahu apa yang disebut dengan Otsus, sebab itu bukan permintaan orang Papua. Kami hanya ingin agar ada perundingan di tempat yang netral, bukan di Indonesia," sambungnya.