WTO Dianggap Lumpuhkan Sektor Pangan Negara Berkembang

JAKARTA - Inisiatif Indonesia untuk menyelenggarakan pertemuan Kelompok Cairns yang menyatakan perang terhadap proteksionisme, pengurangan subsidi dan meneruskan liberalisasi sektor pertanian, notabene dipandang sebagai sebuah strategi para ekonom neo-liberal untuk melumpuhkan sektor pangan negara-negara berkembang. Hal tersebut dikatakan terlihat jelas dari sikap WTO yang menyokong penuh pertemuan itu.

"Liberalisasi pertanian yang didesakkan oleh WTO, adalah salah satu penyebab krisis pangan global. Apa yang akan dilakukan Kelompok Cairns dalam upaya menghidupkan kembali perundingan WTO, tidak akan menjadi solusi bagi krisis global saat ini," tegas Ketua Umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih, di Jakarta, Selasa (9/6).

Pertemuan Kelompok Cairns ke-33 di Bali, pada tanggal 7-9 Juni ini, kata Henry lagi, hanya akan mendorong agenda Amerika Serikat (AS) untuk melanjutkan kembali putaran Doha. Mestinya, katanya pula, Pemerintah Indonesia harus waspada dan bersikap lebih kritis terhadap tujuan ini. Karena AS adalah salah satu negara yang terbesar mensubsidi perusahaan trans-nasional di bidang pertanian, di mana tercatat sekurangnya USD 58 miliar per tahun dikucurkan via skema Overall Trade-Distorting Domestic Support (OTDS) dan Green Box di dalam WTO.

"Hampir keseluruhan subsidi ini akan menjadi instrumen pelindung perusahaan trans-nasional di bidang pertanian, dan akhirnya berujung pada dumping produk pertanian ke pasar internasional, yang notabene terus berlangsung menghancurkan petani kecil dan pasar domestik. Hal ini menerangkan bahwa subsidi pertanian yang dilaksanakan di dalam mekanisme WTO, bukanlah perlindungan terhadap petani kecil maupun pasar domestik," tegasnya.