WTP Lebih 5 Kali Berturut-turut, MPR Raih Penghargaan Menkeu
jpnn.com, JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan kinerja selama lebih lima tahun berturut-turut. MPR mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan RI.
Sekjen MPR Ma’ruf Cahyono menerima plakat penghargaan dari Menkeu Sri Mulyani di acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (20/9/2019).
Ma’ruf Cahyono mengatakan bagi MPR penghargaan itu tidak hanya menjadi kebanggan tetapi bagian dari capaian akuntabikutas kinerja. WTP adalah penilaian tertinggi atas laporan keuangan kementerian/lembaga negara menyangkut pengelolaan anggaran berbasis akuntabilitas dan transparansi.
“Selama lebih dari lima tahun itulah BPK memberi penilaian kepada MPR predikat WTP berturut-turut sehingga Menteri Keuangan memberikan apresiasi,” katanya.
Menurut Ma’ruf, WTP ini menjadi tolok ukur telah bekerjanya sistem birokrasi di MPR khususnya dalam pengelolaan anggaran yang semakin baik. Ini selaras juga dengan reformasi birokrasi yang sedang berjalan di MPR.
Salah satu area reformasi birokrasi adalah pengelolaan anggaran yang berorientasi pada akuntabilitas dan efektivitas pengawasan. “Jadi ini akan menunjang nilai reformasi birokrasi di MPR,” ujarnya.
Ma’ruf menambahkan, pengelolaan anggaran yang baik telah menghasilkan kinerja dalam bentuk produktivitas kerja seperti ditunjukkan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata laksana, pelayanan publik, regulasi, dan lainnya.
“Sehingga WTP ini benar-benar terasa dalam birokrasi. Kita ingin WTP ini memberi dampak pada hasil kerja kita sehingga memiliki nilai manfaat dan sumbangsih terhadap pembangunan, setidaknya dalam pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR,” tuturnya.
MPR mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani lantaran berhasil mempertahankan opini WTP lebih lima kali berturut-turut.
- Lestari Moerdijat Tekankan Data Akurat dan Kolaborasi Antarlembaga Harus Dikedepankan
- Eddy Soeparno Sebut Perdagangan Karbon Internasional Pilar Ekonomi Baru Indonesia
- Lestari Moerdijat Berharap Skema Baru yang Disiapkan Pemerintah Atasi Masalah PPDB
- Waka MPR: Presiden Prabowo Menjawab Keraguan dengan Pencapaian
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- MPR Goes to Campus Dimulai, Eddy Soeparno Mengampanyekan Urgensi Transisi Energi