Wuiihh..Anggaran Bopda untuk SMA/SMK Capai Rp 180 Miliar

Anggota Banggar DPRD Surabaya Reni Astuti menuturkan bahwa pemkot dan pemprov bakal melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi agar SMA/SMK tetap gratis. Dia yakin Surabaya bisa melakukannya.

Formulasi anggaran melalui bopda menjadi salah satu opsi yang dipilih pemkot hingga paripurna KUAPPAS kemarin. Tetapi, Reni merasa anggaran tersebut tidak bisa dicairkan.

Sebab, seluruh kewenangan beralih ke provinsi. Karena itu, dia tetap memilih agar anggaran tersebut dialokasikan menjadi bantuan keuangan ke provinsi.

Meski KUAPPAS sudah digedok, kemungkinan menggeser anggaran dari bopda ke bantuan keuangan masih ada.

"Nanti dapat diketahui setelah rapat dengan Kemendagri," tutur politikus PKS tersebut.

Anggota banggar lainnya, Adi Sutawijono, sepakat dengan Reni. Namun, dia mempertanyakan bantuan keuangan itu menjamin tidak adanya pungutan liar di sekolah-sekolah.

"Usul saya, pemkot diberi kewenangan untuk mengontrol jika ditemukan praktik pungli," jelas politikus PDIP tersebut.

Awi, panggilan akrabnya, mengungkapkan bahwa bantuan keuangan akan dihentikan bila ditemukan kecurangan.