Wujudkan Keadilan Rakyat di Sektor Kehutanan

Selain itu dilakukan penerapan agroforestry dan tumpangsari dalam HTI yang mengharuskan ada pelibatan masyarakat. Dalam kaitan dengan kawasan yang dipergunakan untuk pemegang izin menjadi HTI energi harus terkait dengan ESDM dan sedang dikembangkan aturan-aturan bersama Kementerian ESDM.

Dukungan untuk energi dilakukan dengan kebijakan pembangunan HTI untuk Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi Terbarukan.

Untuk itu, sudah ada Peraturan Menteri LHK tentang Kebijakan pembangunan HTI untuk Dukungan Progam Pangan.

Dan sedang terus dikembangkan langkah-langkah untuk energi terbarukan. Salah satu uji coba yang akan dikembangkan nanti dalam HTR juga berupa HTR energi bio-mass dengan Caliandra.  

Pengembangan lain dalam konfigurasi baru bisnis kehutanan terutama pada areal tidak produktif, adalah Restorasi Ekosistem (RE). Menteri Siti memahami bahwa RE lebih bersifat voluntary terutama pada awalnya antara 10 sd 15 tahun untuk bisnis yang panjang hingga mencapai 80 tahun atau lebih.

Karena sifatnya yang berupa restorasi, maka pada tahap awal di 10 tahun pertama upaya-upaya yang dilakukan tentu lebih pada langkah-langkah untuk mengembalikan landscape kepada ecology aslinya.

Seperti kita pahami  bahwa RE ini juga dapat berlangsung tidak hanya di kawasan hutan produksi tetapi juga pada kawasan konservasi. Tentu saja ini bukanlah quick yielding.

''Kita harus sudahi pola-pola kerja quick yielding yang merefleksikan rasa ketidakadilan dimasyarakat. Pemerintah sudah melihat seluruhnya dan terus mengembangkan upaya-upaya perbaikannya dengan prinsip-prinsip, selamatkan ekosistem, dukungan kesejahteraan rakyat, kurangi  kemiskinan, serap tenaga kerja dan untuk berpenghasilan serta atasi kesenjangan, ketimpangan di masyarakat,'' jelasnya.