Yaelah..Ada ASN Sampai Pukul-pukulan karena Beda Jago di Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 Hariyadi mengakui, pelaksanaan pilkada di 101 daerah menimbulkan terbelahnya pilihan masyarakat.
Bahkan di beberapa daerah, ada aparatur sipil negara (ASN) yang berselisih karena mendukung pasangan calon berbeda.
Perselisihan di antara ASN kata Hariyadi, terjadi karena petahana yang sebelumnya maju berpasangan, terbelah pada pilkada kali ini.
Apalagi ada yang memilih berpasangan dengan pejabat daerah atau mantan pejabat hingga setingkat sekretaris daerah, yang punya jaringan hingga ke birokrasi di tingkat terbawah.
"Kami bisa tahu dan bisa merasakan. Memang tidak mencuat, tapi ada di beberapa daerah, di antara ASN itu berantem. Perselisihan sampai pada pukul-pukulan kecil. Yang aman-aman saja saling olok, saling tahu siapa mendukung siapa," ucap Hariyadi di sela-sela rapat tim monitoring Pilkada yang digelar di Kemendagri, Kamis (22/12).
Menghadapi kondisi yang terjadi, tim monitoring kata Hariyadi, mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan. Antara lain, menyampaikan pada penjabat kepala daerah yang ada, agar kondisi yang terjadi segera dicermati.
Selain itu, tim monitoring kata Hariyadi, juga menyampaikan temuan di lapangan langsung kepada Mendagri Tjahjo Kumolo, mengingat tim berada di bawah Kemendagri.
"Karena tim monitoring itu langsung ke menteri, menteri yang menindaklanjuti itu. Jadi keterbelahan (ASN,red) cukup tinggi, apalagi kepala daerah pecah kongsi lalu melibatkan wakilnya (calon kepala daerah,red) dari ASN. Risikonya kalau ketahuan, kan bukan hanya ASN dipecat, tapi pencalonannya juga bisa dibatalkan," pungkas Hariyadi. (gir/jpnn)
JAKARTA - Ketua Tim Monitoring Pilkada Serentak 2017 Hariyadi mengakui, pelaksanaan pilkada di 101 daerah menimbulkan terbelahnya pilihan masyarakat.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DPR Desak Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok Berkoordinasi Terkait Bongkat Muat dengan Polisi
- Internal PDIP Solid Menyambut Kongres, tetapi Butuh Biaya
- PN Jakpus Menangkan Gugatan Tia Rahmania, Pemecatan oleh Partai Dinyatakan Tak Sah
- Dewi Juliani Desak APH Gunakan UU TPKS terkait Kasus Pelecehan Seksual Dokter Kandungan
- Yasonna Tegaskan Pelaksanaan Kongres VI PDIP Tinggal Menunggu Perintah Ketum
- Brando PDIP Dorong Transparansi Pengelolaan Pendapatan Parkir di Jakarta