Yakin Kesejahteraan di Papua Meningkat

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi enggan mengomentari pendapat sebagian kalangan yang menilai, tingkat kesejahteraan rakyat Papua dan Papua Barat pascadiberlakukannya otonomi khusus (otsus), tidak lebih baik dari sebelumnya. Gamawan hanya menjelaskan, bahwa dana yang disalurkan ke Papua dan Papua Barat terus meningkat dari tahun ketahun.

"Saya tidak mau mengomentari itu. Karena itu kan pendapat mereka. Tapi kalau kita lihat dari pendanaan, kemarin (Jumat, 23/7) kan saya bicarakan dengan transparan. Saya paparkan bagaimana dari 2002 sampai 2010 ini kondisinya terus membaik dan meningkat. Mestinya secara teoritis, itu tidak mungkin akan semakin menurun. Justru semakin membaik," ujar Gamawan dalam sebuah acara di Kantor Kemendagri, Jakarta, Sabtu (24/7).

Seperti diberitakan, Jumat di gedung DPR berlangsung raker Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Tim Pemantau Pelaksanaan UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang dihadiri sejumlah menteri di lingkungan Polhukam. Hadir di raker itu, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkum HAM Patrialis Akbar, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto.

Dalam raker yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso itu, Menko Polhukam menegaskan sudah cukup banyak alokasi anggaran yang diturunkan ke Papua dan Papua Barat. Tapi, itu tidak akan berdampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat tanpa pembenahan manajemen pemerintahan di daerah. "Saya kira ini yang harus dibenahi di Papua, yaitu kebersamaan lembaga-lembaga pemerintahan, adat dan pendidikan," ujar Djoko Suyanto.