Yakin Kisruh PPP tak Berdampak ke Kinerja Kemenag

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali saat ini mengalami persoalan pelik terkait kapasitasnya sebagai petinggi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Publik menghawatirkan kondisi terkini di PPP itu bisa mempengaruhi kinerja Suryadharma memimpin gerbong Kemenag.

Saat ini banyak kegiatan krusial di tubuh Kemenag. Mulai dari penyelenggaraan ujian nasional (unas) di madrasah, pencairan tunjangan profesi guru madrasah, hingga persiapan penyelenggaraan ibadah haji.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag Mochammad Jasin membantah kinerja Kemenag akan keteteran ketika menterinya sedang mengalami persoalan kepartaian.

 "Sebagai pengawas internal, kami di Itjen selalu mengingatkan bahwa urusan politik dan birokrasi harus di pisahkan," paparnya.

Mantan pimpinan KPK itu menuturkan bahwa polemik yang sedang menghangat di internal PPP itu, tidak akan berdampak pada kinerja Kemenag melayani masyarakat.
 
Jasin mengatakan seluruh satuan kerja (satker) di Kemenag sudah membuat indikator kinerja. Nah mereka dituntut untuk mengejar capaian atas indikator yang telah ditetapkan itu. Meskipun Menag Suryadharma konsentrasinya terpecah antara memimpin Kemenag dengan di PPP.
 
Menurut Jasin tim Itjen Kemenag selalu melakukan pengukuran dan evaluasi capaian kinerja. Jasin menuturkan setiap tahun selalu ada satker di Kemenag yang memiliki capaian kinerja jelek.

Tahun lalu satker dengan capaian kinerja jelek adalah Kemenag Kota Depok dan salah satu madrasah negeri di kota Depok. "Tahun lalu total ada seratus satker yang dievaluasi capaian kinerjanya," tutur Jasin.
 
Menurutnya banyak item yang membuat kontrak kinerja satker di Kemenag dinilai buruk. Diantara yang aspek yang membuat jeblok adalah urusan pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.
 
Jasin lantas mengatakan salah satu kegiatan Kemenag yang saat ini sedang disorot masyarakat. Kegiatan itu adalah pencairan tunjangan profesi guru madrasah. Dia mengatakan memang benar pencairan tunjangan itu ada yang terlambat sejak 2009 lalu.
 
"Aslinya bukan molor begitu. Uangnya sudah ada, tetapi di Kementerian Keuangan," paparnya. Jasin menjelaskan pihak Kemenkeu bersedia mencairkan anggaran tunjangan profesi itu setelah keluar hasil audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jasin mengatakan saat ini sekitar ratusan ribu guru di bawah nauangan Kemenag belum menerima tunjangan profesi.
 
Dia menegaskan pencairan tunjangan profesi yang terlambat itu sudah sejak lama. Tidak terkait dengan masalah internal PPP. (wan)