Yakin KPU Lebih Siap jika Pemilu Serentak 9 Juli

jpnn.com - JAKARTA--Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak terus mendorong agar penyelenggaraan pemilu legislatif digelar berbarengan dengan pemilu pemilihan presiden (pilpres).
Menurut Ray Rangkuti, salah satu anggota aliansi itu, jika pemilu serentak dilakukan, maka pileg diselenggarakan bersamaan dengan Pilpres pada 9 Juli 2014. Hal itu, katanya, justru akan membantu KPU dalam persiapan Pemilu.
"Justru KPU pasti lebih siap. Perusahaan-perusahaaan yang produksi logistik pemilu juga jauh lebih siap. Kenapa, karena waktu mereka untuk siapkan pemilu serentak ini jauh lebih panjang. Pileg dan pilpres digabung untuk 2014. Tinggal nanti 2019 dicarilah selisihnya antara Pileg dan Pilpres. Kalau yang sekarang kita jadikan satu," ujar Ray di Jakarta Pusat, Minggu, (12/1).
Selain KPU, sambung Ray, para caleg juga akan diuntungkan karena memiliki banyak waktu untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Menurut Ray, nantinya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan diatur kembali.
"Yang jadi pertanyaan kita berapa DPT-nya. Apa mau pakai DPT Desember 2012 lalu atau pakai DPT yang sesuai pilpres. Tapi itu bukan masalah signifikan," sambung Ray.
Jika jadwal Pileg yang seharusnya dilaksanakan pada bulan April 2014 dimundurkan dan dilaksanan bersama Pilpres 9 Juli 2014, maka akan terjadi kekosongan di DPR RI selama sekitar 3 bulan. Para anggota dewan yang lama sudah berakhir jabatannya pada bulan April.
Bagaimana menjawab masalah itu? Ray menyatakan itu bisa dicarikan solusi dengan membuat payung hukum berupa Perppu yang mengatur mengenai hal itu. (flo/jpnn)
JAKARTA--Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Serentak terus mendorong agar penyelenggaraan pemilu legislatif digelar berbarengan dengan pemilu
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Padi Siap Panen Terendam Banjir di Grobogan, Wamentan Langsung Lakukan Hal Ini
- Minta Riza Chalid Kooperatif dengan Kejagung, Sahroni: Biar Terang Benderang!
- Seusai Membongkar Hibisc Fantasy Puncak, Dedi Mulyadi Bakal Audit Seluruh BUMD Jabar
- KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi
- Polisi Dinilai Selewengkan Restorative Justice di Kasus WN India Vs Perusahaan Saudi
- Pengangkatan CPNS & PPPK Ditunda, Muhdi: Sulit Dipercaya