Yakin Mau Pilih Papa Novanto jadi Ketum Golkar? Mikir...

jpnn.com - JAKARTA - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai Setya Novanto tak layak menjadi ketua umum Golkar menggantikan Aburizal Bakrie. Pasalnya, mantan ketua DPR itu telah terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam kasus Papa Minta Saham.
Lucius mengatakan, Golkar punya syarat prestasi, dedikasi, loyalitas dan tak tercela (PDLT) bagi calon ketua umumnya. “Nah dari kriteria itu, saya menilai Novanto tidak layak karena sudah pernah dinilai tercela," ujar Lucius, Jumat (6/5).
Lucius lantas mengingatkan kasus Papa Minta Saham yang menghebohkan hingga Setnov -sapaan Novanto- lengser dari kursi ketua DPR. Ketika itu, kata Lucius, muncul dugaan bahwa Setnov mencatut nama Presiden Joko Widodo untuk mendapat saham dari sebuah perusahaan pembangkit yang akan didirikan PT Freeport Indonesia.
Lebih lanjut Lucius mengatakan, para politikus Golkar tak semestinya melupakan kasus Papa Minta Saham yang menyeret Setnov. “Kalau tidak dipertimbangkan, bagaimana ketentuan PDLT itu?" ujar Lucius.
Selain itu, Lucius juga mengaku pesimistis Setnov jika ternyata memimpin Golkar bakal mampu membangkitkan suara partai berlambang beringin hitam itu di pemilu. Ia menegaskan, rakyat pasti tak akan melupakan kasus Papa Minta Saham pada saat pemilu 2019 yang akan datang.
"Golkar harus dipimpin figur bersih supaya bisa bangkit. Kalau tidak, Golkar akan ditinggalkan rakyat," ujarnya.
Sementara mantan Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang mengatakan, Novanto memang mundur dari posisi ketua DPR sebelum lembaga penjaga etika anggota dewan itu membacakan putusan. Namun, kata Junimart, mundurnya Novanto bukan berarti MKD tak mengeluarkan putusan.
Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan, MKD telah membuat keputusan tentang Setnov. Rinciannya, 10 anggota MKD menyatakan Setnov melakukan pelanggaran sedang.
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU
- Lestari Moerdijat Dorong Para Peneliti Kuatkan Jaringan Internasional, ini Tujuannya
- Lemhannas Ingin Kepala Daerah Jadi Pemimpin Negarawan