Yakin Poros Maritim Entaskan Maluku dan NTT dari Keterpurukan

jpnn.com - JAKARTA - Konsep negara kepulauan yang menjadi kodrat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah terlalu lama ditinggalkan oleh berbagai rezim yang berkuasa di negeri ini.

Jika konsep negara kepulauan terus-menerus dikesampingkan, maka akan lebih banyak provinsi dan kabupaten kepulauan yang miskin.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Pendiri Archipelago Solidarity Foundation, Dipl Oek Engelina Pattiasina, dalam acara diskusi "Poros Maritim", di salah satu hotel di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (4/7).

"Nusa Tenggara Timur dan Maluku sebagai contoh provinsi yang banyak pulau-pulau kecil dari dulu hingga sekarang tetap sebagai provinsi miskin. Peringkat pendidikan nasionalnya di posisi 32 dari 34 provinsi," kata Oek Engelina Pattiasina.

Dari sisi kekayaan alam lanjutnya, NTT dan Maluku sesungguhnya tidak miskin-miskin banget. Hanya saja kata Angelina, kekayaan laut Maluku dan NTT yang berada dalam 12 mil laut tidak membawa manfaat.

"Hasil penelitian berkala Archipelago Solidarity Foundation yang dimulai sejak 2008, yang namanya provinsi kepulauan itu bukannya lebih baik tapi malah lebih buruk," tegasnya.

Secara berbangsa dan bernegara kata Engelina, kawasan Indonesia Timur umumnya dan NTT serta Maluku kembali menemukan semangat untuk sebuah kemajuan setelah calon presiden Joko Widodo menggaungkan konsep poros maritim.

"Archipelago Solidarity Foundation secara khusus menyatakan mendukung visi misi pasangan Jokowi-JK tentang poros maritim tersebut. Perspektif poros maritim, hendaknya diletakkan pada kesejahteraan rakyat. Jangan sampai poros maritim menjadi kawasan pangkalan militer," pungkasnya.(fas/jpnn)