Yakin Tak Terkejar, PDIP Sudah Bicara Kursi Ketua DPR
jpnn.com, JAKARTA - PDI Perjuangan memastikan diri sebagai pemenang di Pemilu 2019 ini. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendapat 20,51 persen di Pemilu 2019.
"Kami ingin menegaskan bahwa perolehan berdasarkan quick count dan Situng KPU, PDIP mendapatkan 20,51 persen, kemudian Golkar 12,63 persen, Gerindra 11,91 persen, PKB 9,97 persen, NasDem 9,01 persen," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (8/5).
Oleh karena itu, kata Hasto, berdasarkan UU MD3, PDIP berhak menentukan siapa ketua DPR RI. Kemudian untuk wakil ketua DPR diberikan kepada juara pemilu lainnya.
"Pimpinan DPR bersasarkan UU MD3 itu ada PDIP, Golkar, Gerindra, PKB dan NasDem. Ini menunjukkan bagaimana konfigurasi politik nasional itu diwakili oleh perwakilan suara," kata Hasto.
BACA JUGA: PDIP Minta yang Kalah Pemilu Meniru Sikap FC Barcelona
Saat disinggung apakah PDIP akan mencetak sejarah menunjuk perempuan sebagai Ketua DPR, Hasto tidak membantahnya. Menurut Hasto, semua warga negara punya hak yang sama dalam politik.
"Kami tidak pernah membuat perbedaan dari gendernya, dari status sosialnya. Tetapi sejarah selalu dibuat, karena itu tugas kami bersama," tegas Hasto.
Saat disinggung kandidat kuat ketua DPR, Hasto merahasiakannya. Hasto merasa tidak cocok untuk mengumumkan kandidat kuat pemimpin rakyat di parlemen nanti.
PDI Perjuangan memastikan diri sebagai pemenang di Pemilu 2019 ini. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mendapat 20,51 persen di Pemilu 2019.
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Debat Pamungkas, Andika Singgung 3,37 Juta Rakyat Miskin di Jateng
- Hasto PDIP Sebut Kedekatan Anies dengan Pram-Doel Akibat Demokrasi yang Dikebiri
- Ulas Putusan MK, Megawati Bicara Sanksi Pidana Bagi ASN & Anggota TNI/Polri yang Tak Netral
- Megawati Dengar Ada Institusi Negara Tak Netral Pas Pilkada, Sampai Pakai Intimidasi