Yakinkan HB X Dukung Penetapan
Pilgub Bahayakan Keutuhan Kerabat
Senin, 27 September 2010 – 11:03 WIB
Menyinggung skenario Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang condong pada opsi pemilihan gubernur (pilgub) DIJ, Sunjoto mengatakan tawaran pusat itu memiliki risiko yang tidak kecil. Dikatakan, bila kran pilgub dibuka dengan memberikan peluang kerabat keraton dan Pakualaman saling berkompetisi maka akan mengancam keutuhan kerabat kedua penerus dinasti Mataram itu. "Opsi pilgub dengan calon dari kerabat itu sangat berbahaya," ingatnya.
Sunjoto khawatir kekompakan antarkerabat akan pecah. Buntutnya akan muncul pertikaian antarkerabat karena memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur. "Itu sama saja mau mengulang sejarah VOC," kritiknya. Saat disinggung kompetisi antarkerabat pernah dialami Puro Pakulamanan saat Pilwagub DIJ 2001 dan sampai sekarang aman-aman saja, Sunjoto sempat terdiam.
Ia hanya berkomentar situasi Pakualaman dari luar kemungkinan terlihat aman-aman saja. "Itu kelihatannya aman-aman saja. Tapi daripada pilgub opsi yang paling baik tetap penetapan," kilahnya. Ketua FPAN DPRD DIJ Isti"anah ZA mengatakan keputusan DPRD DIJ No 28 Tahun 2008 tentang dukungan penetapan HB X dan PA IX sebagai gubernur dan wakil gubernur DIJ 2008-2013 bila dicermati ada beberapa hal yang belum diakomodasi pusat.
Menurut dia, ada materi yang telah berlalu karena sifatnya memenuhi kebutuhan saat itu dan ada pula yang masih aktual untuk masukan RUUK. Namun ada juga yang masih aktual sesuai kebutuhan saat ini tapi belum diakomodasi."FPAN sebetulnya ingin DPRD mengkaji ulang dan menyempurnakan keputusan tersebut," ungkapnya tanpa merinci lebih lanjut. Meski demikian karena ada elemen masyarakat yang keberatan dewan mengevaluasi ulang, maka berarti keputusan itu dianggap secara formal mengikat. " Sebagai kepanjang tanganan dari rakyat DIJ, FPAN akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat," dalihnya. (kus/aj/jpnn)
JOGJAKARTA - Di tengah kegelisahan kerabat Keraton Jogja terkait tidak tegasnya Sultan Hamengku Buwono X mendukung penetapan, suara berbeda
BERITA TERKAIT
- Polda Jawa Barat Gagalkan Peredaran 1 Juta Butir Obat Keras Ilegal
- PPPK 2024 Tahap II: Kaltim Siapkan 9.195 Formasi, Ada Syarat Umum & Khusus Bagi Pelamar
- Ratusan Polisi Bersiaga Amankan Wisuda di Kampus Unpar Bandung Pascateror Bom
- Polisi Gerebek Kampung Narkoba di Banyuasin, 8 Orang Ditangkap
- Kinerja Transparan, Pemkab Bekasi Raih Predikat Kabupaten Informatif
- Pemda Mengasumsikan 2025 Masih Ada Honorer, Gaji Jangan Lagi 3 Bulan Sekali