Yakinlah, Bu Mega dan Para Tokoh di BPIP Tak Pikirkan Gaji

Yakinlah, Bu Mega dan Para Tokoh di BPIP Tak Pikirkan Gaji
Presiden ke 5 RI Megawati Soekarnoputri, bersama Menko PMK Puan Maharani dan Anggota DPR Ahmad Basarah menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2017, Jakarta, Rabu (16/8). Sidang beragendakan penyampaian pidato kenegaraan Presiden Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan bahwa ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri tak pernah memikirkan gaji dari negara untuk jabatannya sebagai ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Basarah yang juga wakil ketua MPR RI menegaskan, Megawati sejak dilantik secara resmi memimpin Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) pada 7 Juni 2017 hingga akhirnya lembaga itu berubah menjadi BPIP pada 28 Februari 2018 justru belum pernah memperoleh gaji.

“Bu Mega bersama delapan orang anggota dewan pengarah lainnya dan juga kepala serta seluruh pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan UKPPIP/BPIP tersebut belum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara,” ujar Basarah melalui pesan singkat, Senin (28/5).

Lebih lanjut Basarah mengatakan, selama setahun keberadaan UKPPIP atau BPIP memang terdapat berbagai kendala internal dalam hal administrasi birokrasi antar-kementerian. Imbasnya, tak ada dukungan gaji dan hak keuangan bagi kepala, dewan pengarah, deputi, tenagah ahli dan perangkat lain di BPIP selama setahun bekerja.

Peraih gelar doktor ilmu hukum itu menambahkan, BPIP merupakan organ resmi bentukan negara yang bertugas menjaga tegaknya ideologi Pancasila. Basarah menegaskan, tokoh-tokoh yang duduk di Dewan Pengarah BPIP seperti Try Sutrisno, KH Maruf Amin, KH Said Aqil Siroj, Buya Syafi'i Ma'arif, Mahfud MD, Sudhamek dan lain-lain merupakan tokoh bangsa yang telah teruji dedikasinya bagi bangsa dan negara.

“Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, dan bukan bekerja atas dasar gaji. Para tokoh tersebut pun menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Semua tugasnya tidak diukur dengan sekedar persoalan gaji,” tegasnya.

Karena itu Basarah menegaskan, Megawati selama setahun memimpin Dewan Pengarah BPIP juga tidak tahu jumlah gaji ataupun hak-hak keuangan lainnya. “Bu Mega dan tokoh-tokoh lainnya sekali lagi tidak pernah memikirkan hal-hal yang bersifat materi, apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah,” sambungnya.

Padahal, kata Basarah, tugas Dewan Pengarah BPIP sangat padat dan kompleks karena harus melakukan penataan kelembagaan dan sistem pembinaan ideologi Pancasila. Sebab, BPIP harus mulai bekerja dari nol.

Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah mengungkapkan, Megawati selama setahun memimpin Dewan Pengarah BPIP justru tanpa dukungan gaji dan hak keuangan lainnya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News