Yakinlah, Istana Tak Ikut Campur Urusan Internal Golkar
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Ace Hasan Syadzily meminta kesiapan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto memimpin partai berlambang beringin rindang. Namun, Ace mengingatkan bahwa permintaan tersebut jangan dimaknai sebagai campur tangan Istana, dalam hal ini Presiden Joko Widodo terhadap masalah internal partainya.
Ace menyebutkan, Airlangga memang pembantu Presiden Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi, sekaligus kader partainya. Sehingga, wajar bila kandidat ketum Golkar pada Munaslub 2016 itu mengikuti perkembangan partai. Termasuk, suatu kewajaran bila Jokowi punya perhatian serius terhadap partai yang ikut mendukung pemerintah.
“Saya kira wajar presiden punya perhatian serius terhadap Partai Golkar, karena bagian dari partai pendukung pemerintah. Dan saya yakin Istana tidak akan ikut campur terhadap urusan Partai Golkar,” ujar Ace di kantor DPP Partai Golkar pada Selasa (21/11).
Kalaupun ada politikus senior Golkar yang ikut terlibat dalam upaya menyelematkan partai ini, politikus asal Jawa Barat tersebut menilai sah-sah saja. Misalnya Luhut Binsar Pandjaitan dan Jusuf Kalla (JK).
"Pak Luhut, Pak JK ikut terlibat dalam Partai Golkar saya kira wajar saja karena beliau kan kader partai. Jadi tidak harus dimaknai sebagai bentuk ikut campur (Istana) terhadap Golkar, karena mereka peduli dengan Partai Golkar," kata Ace.
Bahkan, pihaknya meyakini dalam melihat persoalan Golkar, baik Jokowi, JK maupun Luhut memiliki kesamaan pandangan.(fat/jpnn)
Saya kira wajar presiden punya perhatian serius terhadap Partai Golkar, karena bagian dari partai pendukung pemerintah. Saya yakin Istana tidak akan ikut campur
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Berdampak Positif, Pemerintah Bakal Perpanjang Insentif PPN DTP bagi Sektor Properti
- PPN Jadi 12 Persen, Pakar: Paket Stimulus Ekonomi Akan Meringankan Beban Masyarakat
- Airlangga Dorong Koperasi Terus Tumbuh dan Beregenerasi
- Lemhannas & MUI Teken Nota Kesepahaman Pemantapan Nilai Kebangsaan
- Lemhannas & Kemenlu Bersinergi Perkuat Ketahanan Nasional Melalui Kajian Geopolitik
- Berlaku 1 Januari 2025, Pemerintah Pastikan PPN 12% Sasar Kelompok Barang dan Jasa Mewah