Yakinlah, Jokowi Terbukti Jamin Hak Rakyat atas Pembangunan

jpnn.com, JAKARTA - Direktur PKP Berdikari Arimbi Heroepoetri menilai Presiden Joko Widodo telah meletakkan dasar yang kuat untuk pemenuhan hak rakyat atas pembangunan. Menurutnya, presiden yang beken disapa dengan panggilan Jokowi itu melaksanakan pembangunan yang dilandasi hak bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi, berkontribusi, serta menikmati hasilnya.

Arimbi mengatakan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Resolusi Nomor 41/128 pada 4 Desember 1986. Merujuk resolusi itu maka HAM menjadi basis pembangunan.

Menurut Arimbi, ada sejumlah prestasi yang ditorehkan Jokowi terkait pembangunan berbasis hak atas pembangunan. “Setidaknya ada empat program di era Jokowi sebagai penerapan hak atas pembangunan, yaitu BBM satu harga, perhutanan sosial, dana desa dan penguatan kawasan perbatasan,” ujarnya melalui layanan pesan ke media, Kamis (17/1).

Peraih gelar magister hukum itu menuturkan, dengan adanya program BBM satu harga maka Pertamina menyediakan 112 titik distribusi bagi masyarakat di wilayah terluar, terdepan dan terpencil (3T). Menurut Arimbi, masyarakat yang mendiami kawasan 3T menikmati manfaat program BBM satu harga.

Arimbi Heroepoetri. Foto: dokumentasi pribadi for JPNN

Selanjutnya soal program perhutanan sosial, tutur Arimbi, merupakan bentuk upaya pemerintah mengikis ketimpangan dalam penguasaan hutan. Hingga 2017, pelepasan hutan untuk masyarakat hanya 12 persen, sedangkan bagi perusahaan mencapai 88 persen.

Namun, melalui reforma agraria maka pelepasan hutan untuk masyarakat meningkat menjadi 38- 41 persen. Adapun hutan untuk swasta turun menjadi di kisaran 59-62 persen.

Program lainnya adalah dana desa. Menurut Arimbo, program itu telah berhasil menekan angka kemiskinan di wilayah perdesaan.