Yakinlah, Jokowi Terbukti Jamin Hak Rakyat atas Pembangunan

“Lebih dari 5.000 desa yang merasakan manfaat program dana desa dengan total dana yang dikucurkan Rp 187 triliun,” katanya.
Terakhir adalah program penguatan perbatasan. Arimbi mengatakan, pembangunan tak lagi terpusat di perkotaan, teta[i juga menjangkau wilayah pelosok.
“Jalan-jalan di pelosok dibangun, pos-pos perbatasan dibangun megah, ada bandara di pulau terdepan. Pemerintahan Presiden Jokowi yang berorientasi membangun poros maritim dunia telah menetapkan 111 pulau kecil terdepan lewat Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017,” sebutnya.
Karena itu Arimbi menegaskan, Jokowi sudah memulai kerja di bidang HAM yang manfaatnya sudah dirasakan. Menurutnya, saat ini yang diperlukan adalah keberlanjutan program itu sebagaimana visi misi duet Joko Widodo - KH Ma’ruf Amin yang berjudul Meneruskan Jalan Perubahan untuk Indonesia Maju.
“Kerja di bidang HAM yang memanusiakan sudah dimulai, namun belum selesai apalagi sempurna. Karena itu tidak boleh terhenti di tengah jalan karena akan bermuara kepada kesejahteraan dan martabat warga,” harapnya.(jpg/jpnn)
Direktur PKP Berdikari Arimbi Heroepoetri menilai Presiden Joko Widodo telah meletakkan dasar yang kuat untuk pemenuhan hak rakyat atas pembangunan.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hari Kedua Lebaran 2025, Menkop Budi Arie Kunjungi Joko Widodo
- Tokoh Agama Minta Masyarakat Papua Tak Terprovokasi Isu Pelanggaran HAM
- Rakor dengan Kementerian PU, Wamendagri Kawal Percepatan Pembangunan 4 DOB Papua
- Wamendagri Ribka Tegaskan Akan Kawal Percepatan Pembangunan DOB Papua
- Perdebatan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Para Pendiri Bangsa
- Safari Ramadan 2025, Sekda Tangsel Ajak Semua Pihak Bersinergi untuk Pembangunan