Yakinlah, MK Akan Batalkan Presidential Threshold

jpnn.com, JAKARTA - Ahli hukum tata negara Margarito Kamis meyakini gugatan terhadap ambang batas perolehan suara untuk pencalonan presiden (presidential threshold) akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia berpendapat, presidential treshold itu tidak punya dasar konstitusional, karena pemilihan anggota legislatif dan presiden dilakukan serentak.
“Karena serentak, maka dengan cara apa kita memperoleh angka legislatif? Saya berpendapat tidak ada cara yang tersedia dalam konstitusi," kata Margarito dikonfirmasi jpnn.com, Kamis (5/10).
Karenanya, dia setuju dengan argumen Prof Yusril Ihza Mahendra, dan menyerukan supaya MK mengabulkan permohonan itu.
“Dilihat dari sudut substansi, pasti dikabulkan karena MK yidak memiliki argumen apa pun untuk membenarkan presidential threshold itu,” ucap pria asal Ternate ini.
Sebelumnya, Yusril yang empat kali gagal menggolkan gugatan presidential thresholdtetap mencari celah agar aturan tersebut dihapus.
Komitmen itu diungkapkan Yusril dalam sidang perdana gugatan yang dilayangkan Partai Bulan Bintang (PBB) bersama sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Selasa (3/10).
Dalam pemaparannya, Yusril menjadikan alasan putusan MK sebelumnya sebagai batu loncatan.
Margarito Kamis meyakini gugatan terhadap ambang batas perolehan suara untuk pencalonan presiden (presidential threshold) akan dikabulkan Mahkamah Konstitusi
- Tim Hukum Paslon 01 Optimistis MK Diskualifikasi Saifullah-Atika di Pilkada Madina
- Saksi Ahli di MK: Tindakan KPU Barito Utara Sudah Sesuai Parameter Pemilu Demokratis
- Sengketa Pilkada Barito Utara Diterima MK, Praktisi Hukum: Ini Bukti Ada Pelanggaran
- Dampak Efisiensi Anggaran, MK Cuma Mampu Bayar Gaji Sampai Mei 2025
- MK Tolak Gugatan Uun-Ade, Paslon Agung-Markarius Resmi Pemenang Pilkada Pekanbaru
- Pakar Hukum Nilai Pilkada Banggai 2024 Diwarnai Kecurangan Sistematis