Yakinlah, PDIP Tak Akan Mau Menyetujui Legalisasi LGBT

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menyatakan bahwa partainya tak mungkin mendukung legalisasi lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) melalui undang-undang. Basarah justru mengaku kaget dengan pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut di DPR saat ini sudah ada lima fraksi yang menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengatur pengesahan perkawinan sejenis dan LGBT

“Sebagai parpol yang punya fraksi di DPR kami juga kaget atas pernyataan tersebut, mengingat dalam catatan legislasi kami di DPR dalam Prolegnas 2018 tidak ada pembahasan tentang RUU LGBT maupun Perkawinan Sejenis sebagaimana yang dilansir Pak Zul,” ujar Basarah melalui pesan WhatsApp, Minggu (21/1).

Ketua Fraksi PDIP di MPR RI itu menuturkan, dalam Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP memang ada pembahasan dan diskusi tentang LGBT ataupun perkawinan sejenis. Menurutnya, pembahasan soal itu pun masih berlangsung dan belum ada kesimpulan ataupun keputusan apa pun.

Meski demikian Basarah melihat sisi positif pada pernyataan Zulkifli. Yakni sebagai pengingat.

“Ambil hikmahnya bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan ada norma undang-undang atau peraturan perundang-undangan mana pun yang akan melegalisasi perkawinan sejenis maupun LGBT seperti yang dilakukan sebagian bangsa Barat yang memang paham ideologinya mengagung-agungkan kebebasan individu,” tegasnya.

Peraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Diponegoro itu menambahkan, Indonesia yang berpaham Pancasila tidak membiarkan warga negaranya bebas mengekspresikan kebebasan Individunya karena ada batasan etika, prinsip ketuhanan dan kemanusiaan. “Dengan demikian menurut pendapat saya, tidak akan mungkin ada fraksi-fraksi di DPR yang bakal menyetujui jika ada usulan untuk melegalisasi LGBT dan perkawinan sejenis,” tegasnya.

Politikus kelahiran Jakarta yang berulang tahun setiap 16 Juni itu menambahkan, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada seluruh kader-kadernya di DPR ataupun DPRD agar konsisten memedomani Pancasila. “Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib hukumnya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya,” pungkasnya.(ara/jpnn)