Yan Mandenas Minta MBG dan Pendidikan Gratis Jangan Dibenturkan

Namun, setelah direvisi pada 2021 lalu, dibalik menjadi 80 persen untuk kabupaten/kota dan 20 persen untuk provinsi. 

Demikian pula, ada kewenangan bupati, wali kota dan gubernur untuk memberikan alokasi dana Otsus kepada masyarakat orang asli Papua. 

“Rata-rata kabupaten itu, paling rendag mendapat Rp 140 miliar per tahun, sehingga tidak ada alasan bagi bupati dan wali kota untuk tidak mengalokasikannya ke bidang pendidikan, dengan memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah, sehingga para murid orang asli Papua itu bisa menempuh pendidikan gratis mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA/SMK,” jelas Yan.

Seperti diketahui sebelumnya, Yan Mandenas juga merupakan bagian dari Pansus Revisi Otsus. 

Menurut Yan, jika menghitung jumlah pelajar sekolah di seluruh Papua, maka anggarannya masih cukup untuk biaya pendidikan gratis.

Diharapkan Otsus dipindahkan dari provinsi ke kabupaten/kota agar kepentingan pendidikan dan kesehatan itu bisa terakomodir.

“Jadi, saya harap, siswa-siswi di Papua jangan sampai diprovokasi untuk melakukan aktivitas demo yang bukan murni karena kemauan mereka tetapi karena ditunggangi oleh kepentingan elit politik tertentu,” tegas Yan.

Program MBG, tambah Mandenas, merupakan bentuk perhatian ekstra dari Presiden Prabowo untuk menjamin keberlangsungan hidup generasi emas Indonesia, lebih khususnya generasi Papua pada masa yang akan datang.