Yang Dikasih Amnesti Jangan Cuma Din Minimi

jpnn.com - JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk bijak dan berhati-hati bila ingin merealisasikan saran Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso untuk memberi amnesti pada Din Minimi dan kelompoknya.
Hal ini disampaikan politikus PAN tersebut menanggapi sikap Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) Aceh, yang mengancam angkat senjata bila Presiden Joko Widodo memberikan amnesti pada kelompok bersenjata pimpinan Din Minimi.
“Memberikan amnesti sebetulnya jangan hanya untuk Din Minimi. Kami berharap dengan amnesti kepada kelompok bersenjata di Aceh, bisa menyelesaikan semua masalah separatis. Kalau tidak bisa tiap bulan ada amnesti,” kata Tjatur di gedung DPR Jakarta, Rabu (27/1).
Karena itu, mantan Ketua Fraksi PAN DPR itu menyarankan sebelum keputusan pemberian amnesti untuk Din Minimi diambil Presiden Jokowi, semua kelompok bersenjata yang ada di Serambi Mekah harus dikumpulkan.
“Jadi himpun dulu semua. Din Minimi hanya triger, sehingga harus ada kebijaksaan dan keadilan. Maka dengan pemberian amnesti semua kelompok separatis di Aceh selesai. Jadi Din Minimi jadi simbol (berakhirnya separatis),” tambahnya.
Sebelumnya Forkab Aceh menilai jika pengampunan diberikan pada kelompok bersenjata itu sama saja pemerintah melegalkan perlawanan bersenjata.
Menurut mereka, Din dkk telah melanggar hukum atas kepemilikan senjata ilegal sehingga harus ditindak tegas.(fat/jpnn)
JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Tjatur Sapto Edi mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk bijak dan berhati-hati bila ingin merealisasikan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seusai Membongkar Hibisc Fantasy Puncak, Dedi Mulyadi Bakal Audit Seluruh BUMD Jabar
- KPK Geledah Rumah Ridwan Kamil Terkait Dugaan Korupsi
- Polisi Dinilai Selewengkan Restorative Justice di Kasus WN India Vs Perusahaan Saudi
- Pengangkatan CPNS & PPPK Ditunda, Muhdi: Sulit Dipercaya
- Wamentan: Pengusaha FOMO Naikkan Harga Pangan Terancam Pidana & Masuk Neraka
- Heboh Kasus MinyaKita, Legislator PKB Singgung Soal Pengawasan