Yang Ingin Jadi Ketum Golkar, Jusuf Kalla: Jangan Harap kalau Tak Punya Modal Rp 600 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Golkar 2004-2009 Jusuf Kalla mengungkap besarnya biaya yang harus dikeluarkan bagi seseorang yang ingin menjadi ketum parpol berlambang pohon beringin itu.
Menurut Jusuf Kalla, ongkos politik untuk dapat menjadi Ketum Golkar bisa mencapai Rp 500 miliar hingga Rp 600 miliar.
"Kalau sekarang Anda (ingin) menjadi Ketua Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar," ujar Jusuf Kalla dalam seminar bertajuk "Pemuda untuk Politik" di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/7).
Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI itu menyebut biaya sebesar itu tidak cuma berlaku di partai yang pernah dia pimpin tersebut.
"Hampir semua partai begitu, terkecuali partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, Nasdem," lanjut tokoh yang beken disapa dengan inisial JK itu.
Menurut dia, pemilihan untuk menjadi ketua umum partai politik menelan biaya yang tidak sedikit.
"Tetapi partai yang sudah go public, artinya pemilihannya (pemilihan menjadi ketua umum) itu butuh biaya besar," sebutnya.
Sebelumnya,, kabar soal penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Partai Golkar mencuat ke publik.
Hal itu setelah Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menilai Luhut Binsar Pandjaitan dan Bambang Soesatyo layak menggantikan Airlangga Hartarto sebagai ketua umum melalui penyelenggaraan Munaslub.
Jusuf Kalla menyebut biaya untuk jadi ketum Golkar itu tidak sedikit. Jangan harap kalau anda tidak punya Rp 500 miliar sampai Rp 600 miliar. Begini kalimatnya.
- Yorrys Dukung Bahlil Menerapkan Pengelolaan Golkar Secara Modern
- Ini Respons Bahlil soal Nasib Ridwan Kamil di KPK
- JK Puji Peran Prof Deby Vinski dalam Membawa Harum RI ke Panggung Kedokteran Dunia
- Gala Premiere Film Pinjam 100 The Movie Sukses, Bamsoet: Bisa jadi Cermin Generasi Muda
- Golkar Aceh Mendukung Program PP AMPG untuk Bersihkan 444.000 Rumah Ibadah di Indonesia
- Ahmad Andi Bahri Mundur dari Jabatan Sekjen DPP AMPI Setelah Pemulihan Nama Baiknya