Yang Mulia, Konon Semua Resah atas Perbuatan Korup SYL dan Keluarga, Jokowi Saja Risi

Yang Mulia, Konon Semua Resah atas Perbuatan Korup SYL dan Keluarga, Jokowi Saja Risi
Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat menunggu sidang pemeriksaan saksi kasus pemerasan dan gratifikasi lingkungan Kementan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (29/5/2024). (ANTARA/Agatha Olivia Victoria)

jpnn.com, JAKARTA - Perbuatan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dianggap sudah meresahkan jajaran Kementan. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut sempat risi dengan dengan kebijakaan Syahrul Yasin Limpo atau SYL ketika menjabat sebagai Menteri Pertanian (Mentan). Sebab, sebagian di antaranya dianggap tak nasionalis.

Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) ketika membacakan tanggapannya atas bantahan yang disampaikan SYL pada persidangan sebelumnya.

Awalnya jaksa menyampaikan ada bukti tangkap layar dari pesan singkat Whatsapp antara SYL dengan staf khusus atau stafsusnya, Imam Mujahidin Fahmid.

"Pada percakapan chat WA tersebut terdakwa dan Imam Mujahidin Fahmid membahas kondisi di Kementerian Pertanian RI, yang pada pokoknya jajaran Kementan RI semua resah atas perbuatan terdakwa yang setiap saat meminta dipenuhi permintaannya, permintaan sanak keluarga terdakwa, dan keperluan Partai NasDem," ucap jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (28/6).

"Jajaran Kementan harus membuat pertanggungjawaban fiktif untuk memenuhi nafsu permintaan terdakwa," sambungnya.

Selain itu, kata jaksa, dalam percakapan itu, Imam Mujahidin Fahmid sempat membahas soal risinya Jokowi dengan kebijakan SYL yang dianggap tak nasionalis.

Satu di antaranya keputusan merekrut pejabat Kementan dari Makassar yang notabenenya merupakan mantan anak buah SYL ketika menjabat sebagai Sulawesi Selatan.

"Terdakwa dan Imam Mujahidin Fahmid juga membahas bahwa Presiden Republik Indonesia sudah risi dengan kebijakan terdakwa yang tidak nasionalis dan semua pejabat Kementan RI diambil dari dinas di Makassar, contohnya direktur pupuk yang dijabat oleh lulusan STPDN yang tidak sesuai latar belakang pendidikannya, dalam hal ini yang dimaksud adalah Muhammad Hatta," sebut jaksa.

Imam Mujahidin Fahmid sempat membahas soal risinya Jokowi dengan kebijakan SYL yang dianggap tak nasionalis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News