Yang Terhormat Presiden Jokowi, Tolong Simak Kritik Keras Perludem

jpnn.com, JAKARTA - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melemparkan kritik keras atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kampanye pada pemilu.
Direktur Perludem Khoirunnisa Agustyati menyatakan pernyataan Jokowi akan berpotensi menjadi alasan pembenar untuk pejabat negara dan seluruh aparatur negara untuk menunjukkan keberpihakan politik pada pemilu.
Seperti diketahui Presiden Jokowi menyatakan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk berkampanye berikut termasuk para menteri, asal tidak memakai fasilitas negara.
Sebab, setiap individu memiliki hak politik warga negara dan jabatan politik yang dipegang oleh masing-masing pejabat negara.
“Pernyatan Presiden (Jokowi, red) sangat dangkal, dan berpotensi akan menjadi pembenar bagi presiden sendiri, menteri, dan seluruh pejabat yang ada di bawahnya, untuk aktif berkampanye dan menunjukkan keberpihakan di dalam Pemilu 2024,” ujar Khoirunnisa dalam keterangan resmi, Rabu (24/1).
Khoirunnisa juga mengatakan pernyataan Jokowi berpotensi membuat proses penyelenggaraan pemilu dipenuhi dengan kecurangan, dan menimbulkan penyelenggaraan pemilu yang tidak fair dan tidak demokratis.
Lebih lanjut, Khoirunnisa menilai Jokowi jelas punya konflik kepentingan langsung dengan pemenangan Pemilu 2024.
Sebab, anak kandung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka adalah Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, mendampingi Prabowo Subianto.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) melemparkan kritik keras atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kampanye.
- Menakar Potensi Kolaborasi Politik Jokowi dan PSI Menuju 2029
- Struktur Lengkap Danantara, Ada Jokowi, Sri Mulyani hingga Pandu Sjahrir
- Reza Indragiri: Sekiranya Kepala Babi Dikirim kepada Jokowi, Apakah Saran Hasan Nasbi Sama?
- Hadiri Acara Buka Puasa, Pramono Janjikan Perbaiki Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari
- Kesulitan Ekonomi di Era Prabowo Disebut Akibat Kebijakan Ugal-Ugalan Era Jokowi
- Pasbata Minta Deddy Sitorus Buktikan Tudingan Jokowi Kirim Utusan ke PDIP