Yani Tuding Demokrat, Golkar dan PDIP Biang Masalah Kenegaraan
jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani menyatakan bahwa berbagai problem bangsa akhir-akhir ini sesungguhnya hanya berasal dari elit politik di tiga partai saja, yakni Partai Demokrat, Golkar dan PDI Perjuangan. Tapi akibatnya, seluruh rakyat Indonesia harus menanggungnya.
"Problem bangsa ini bukan dari rakyat, tapi ini bersumber dari tiga elit partai politik saja yakni Partai Demokrat, Golkar dan PDI Perjuangan. Mereka itu yang bikin problem konstitusi dan ketatanegaraan," kata Ahmad Yani, dalam acara Refleksi 9 tahun DPD RI, bertema "Penguatan DPD RI Sebagai Simpul Pembangunan Nasional", di gedung DPD, Senayan Jakarta, Senin (30/9).
Ia mencontohkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih senang menggelar konvensi capres PD ketimbang menyelesaikan masalah konstitusi dan ketatanegaraan. "Termasuk menyelesaikan kewenangan DPD setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi akhir Maret lalu," imbuhnya.
Selain itu, anggota Komisi III DPR itu juga mengkritisi masalah penambahan presidential threshold dalam RUU Pilpres yang kini masih dibahas DPR. "Presiden threshold itu bid'ah (mengada-ada, red)dan menyesatkan karena di UUD hanya tertulis calon presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik," ujarnya.
Mestinya, lanjut Yani partai politik konsisten menjalankan konstitusi. "Jangan ditambah lagi, apalagi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45," pungkasnya.(fas/jpnn)
JAKARTA - Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Yani menyatakan bahwa berbagai problem bangsa akhir-akhir ini sesungguhnya hanya berasal
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hakim PN Medan Tolak Eksepsi Ratu Entok Terdakwa Penista Agama
- BPBD Sumenep Dirikan Posko Siaga Untuk Tekan Risiko Bencana
- Laskar Merah Putih Minta Majelis Hakim PN Tanjung Karang Tegakkan Keadilan
- KPK Diminta Tuntaskan Perkara Korupsi yang Mandek di Periode Sebelumnya
- KPK Minta Warga NTB Kawal Program Makan Bergizi Gratis
- Dituduh Curang Bersama KPU, Dr.Afni: Silahkan Rakyat Siak Menilai Sendiri