Yasonna Pastikan PB untuk Urip Tri Gunawan Tak Salahi PP 99

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly memastikan tidak ada aturan yang dilanggar dalam pembebasan bersyarat (PB) untuk Urip Tri Gunawan yang menjadi narapidana perkara suap. Menurut Yasonna, pembebasan bersyarat bagi mantan jaksa Kejaksaan Agung itu sudah sesuai aturan yang berlaku.

Yasonna menjelaskan, Urip yang divonis 20 tahun penjara sudah menjalani sudah menjalani hukuman selama sembilan tahun. Selain itu, Urip telah membayar denda Rp 290 juta.

Sedangkan kekurangan pembayaran denda sudah diganti Urip dengan menjalani masa pemidanaan mulai 3 Maret 2008 hingga dibebaskan.  "Artinya narapidana itu sudah menjalani dua per tiga masa pidana ditambah remisi  51 bulan 60 hari,” kata Yasonna, Selasa (16/5).

Menteri asal PDI Perjuangan itu juga menepis kabar yang menyebutk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kecewa kepada Kemenkumham yang membebaskan Urip. Menurut Yasonna, kabar bahwa Urip memperoleh pembebasan bersyarat meski belum menjalani dua per tiga masa pidana sama sekali tidak benar. 

Dia menegaskan, Kemenkumham sudah melakukan pembebasan bersyarat itu sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakni sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP nomor 32 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. ??

Namun, dia menegaskan, pembebasan bersyarat Urip itu tidak terkait dengan  PP nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  "Kemenkumham bila tidak memberikan kepada Urip proses pembebasan bersyarat berdasarkan PP 28 dan PP 32 berarti tidak memberikan hak-hak narapidana dengan benar," papar Yasonna. 

Karenanya, lanjut dia, berdasar PP 28/2006 dan 32/1999, narapidana harus menjalani dua per tiga masa pidana. "Sayangnya, banyak masyarakat umum tidak mengetahui hal ini. Pembebasan bersyaratnya tidak masuk ke ranah PP 99,” kata mantan anggota Komisi II DPR itu. 

Yasonna menegaskan, PP 99 baru mulai berlaku pada 2012. Tepatnya,  12 November 2012.