Yasonna: Target Kinerja 2023 Harus Terukur dan Melayani Sebaik-baiknya

Keempat, prioritas nasional juga harus diselesaikan secara tuntas, dan jangan ada pengurangan output yang berdampak pada menurunnya kinerja Kemenkumham, sehingga pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan publik.

Kelima, sambung Yasonna, khusus Direktorat Jenderal pengelola PNBP, diharapkan agar PNBP digunakan secara cermat, tepat sasaran, dan dioptimalkan untuk hal-hal yang mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat.

“Untuk itu, saya minta Pak Sekjen, Pak Inspektur Jenderal (Irjen), dan jajaran Pimti Kemenkumham agar terus melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan, dan pengendalian secara berkala, dan dilanjutkan dengan analisa dan evaluasi, sehingga kita mampu melakukan mitigasi risiko untuk menghindari penyimpangan yang terjadi,” ujar Yasonna.

Terkait pengendalian capaian kinerja TA 2022, Sekretaris Jenderal melaporkan bahwa Kemenkumham harus berupaya mencapai angka secara maksimal sesuai parameter nasional yakni sebesar 95 persen. Adapun saat ini serapan Kemenkumham baru mencapai angka 76,36 persen.

“Seluruh jajaran untuk lebih concern dengan memperhatikan target kinerja yang ‘SMART (specific, measurable, achievable, relevant, time-bound). Saya ingin mengajak seluruh jajaran untuk lebih memperkuat sinergitas, bersama-sama tunjukkan kinerja kita semakin PASTI dan BerAKHLAK,” pungkas Yasonna.

Kumham Peduli Korban Gempa Cianjur

Di tengah-tengah sambutannya, Yasonna menyampaikan rasa duka cita untuk para korban bencana alam gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat. Yasonna mengajak seluruh jajaran Kemenkumham untuk membantu meringankan beban para korban bencana alam tersebut.

Hingga Rabu (23/11) pukul 15.00 WIB, jajaran Kemenkumham telah menyalurkan Rp 92.558.000 untuk korban gempa bumi di Cianjur, dari total Rp248.602.000 dana yang terkumpul dan akan segera disalurkan untuk para korban.