Yenny Temani Khofifah, Gus Ipul Galang Perkasa
Kampanye Hari Pertama Jelang Coblosan Ulang
Jumat, 16 Januari 2009 – 10:41 WIB

Yenny Temani Khofifah, Gus Ipul Galang Perkasa
Salinan DPT atau dikenal dengan sebutan formulir model A4-KWK diterima KPUD Bangkalan dalam empat eksemplar kemarin pagi. Eksemplar pertama langsung disiapkan untuk kemudian dikirim ke kecamatan-kecamatan sebagai pedoman pengisian undangan pemilih untuk hadir di TPS.
Tiga eksemplar lainnya dimasukkan ke dalam kotak suara masing-masing TPS. ”Satu ditempelkan di TPS pada hari-H pencoblosan. Dua sisanya akan diberikan pada masing-masing saksi dari pasangan calon,” ujar Fauzan Djakfar, anggota KPUD Bangkalan Pokja Logistik, yang ditemui di eks kantor sekretariat KPUD Bangkalan di Jalan Trunojoyo kemarin.
Belum selesai para petugas mendata formulir model A4-KWK, sebuah truk pengangkut surat suara tiba sekitar pukul 11.00. Truk mengangkut 667.719 lembar surat suara. Sedangkan 2,5 persen surat suara cadangan atau 16.728 lembar akan menyusul dan diperkirakan tiba tadi malam.
Gelombang ketiga pengiriman logistik tiba pukul 15.00. Kali ini logistik yang paling penting, yakni formulir model C-6 atau lebih sering disebut undangan untuk hadir ke TPS.
Arief Budiman, anggota KPU Provinsi Jatim, yang ditemui di lokasi penurunan logistik mengatakan, semua logistik untuk pilgub ekstra sudah dikirim. ”Sisanya, seperti tinta dan segel, sudah meluncur ke sini,” ujarnya.
SAMPANG – Kampanye hari pertama menjelang coblosan ulang pilgub Jatim di Bangkalan dan Sampang tak disia-siakan para pasangan untuk menyapa
BERITA TERKAIT
- Soal Ganti Wapres, PSI Minta Para Purnawirawan Hormati Kedaulatan Rakyat
- Hasil PSU Pilkada Siak Digugat, Bahlil: Golkar Kawal Kemenangan Afni-Syamsurizal
- Ketum Golkar soal Pilkada Siak 2024: Perempuan Muda Menang 2 Kali, Luar Biasa, Wajib Dikawal
- SCL Taktika Paparkan Hasil Quick Count Aulia-Rendi
- Ini Respons Ketua MPR Ahmad Muzani soal Usulan 3 April jadi Hari NKRI
- Bawaslu Sebut PSU Pilkada Serang Berjalan Lancar Meski Ada OTT Pelaku Politik Uang