Yenny Wahid Ingatkan NU Tidak Minta Jatah Menteri, PBNU: Kami Biasa Saja

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Aizzudin Abdurrahman menegaskan pihaknya tidak pernah meminta jabatan ke Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi). NU juga tidak memaksa anggotanya bisa dilantik sebagai menteri Jokowi di periode kedua memimpin Indonesia.
"Bukan, (kami) tidak meminta-minta. Kami biasa saja," kata Gus Aiz -sapaan akrab Aizzudin Abdurrahman- saat dihubungi, Kamis (11/7).
BACA JUGA: Gus Aiz: NU Menjalankan Politik Kebangsaan
Lagi pula, kata Gus Aiz, NU menghormati Jokowi dalam menentukan pembantunya di kabinet. Sebab, Jokowi memiliki hak prerogatif yang tidak bisa diganggu gugat pihak lain.
"Terkait jabatan menteri itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Kami menghormati itu," ungkap dia.
Dia mengatakan, NU ialah organisasi massa yang berbeda dengan partai politik. NU tidak terlibat langsung di dalam aktivitas politik praktis.
"NU itu bukan parpol. NU ormas kebangsaan. Ormas keagamaan yang punya sejarah panjang berdirinya bangsa ini. Di sisi lain, NU tidak terjebak politik praktis," pungkas dia.
BACA JUGA: Yenny Wahid Kurang Sreg dengan Cara Petinggi PBNU Bicara soal Kursi Menteri
Gus Aiz menegaskan NU menghormati Jokowi dalam menentukan pembantunya di kabinet, karena hal itu hak prerogatif yang tidak bisa diganggu gugat pihak lain.
- BPKH Temui Pengurus PBNU, Minta Dukungan Terkait Revisi UU Pengelolaan Keuangan Haji
- Peringatan Keras Presiden Prabowo untuk Bawahannya, Heemm
- Harlah ke-102 NU: Presidium MLB NU Menggelar Diskusi Publik di Kediri
- GP Ansor Luncurkan Asta Cita Center, Lembaga Think Tank untuk Wujudkan Indonesia Emas
- Veddriq Leonardo Masuk Nominasi Atlet Terbaik Dunia, Ayo Beri Dukungan
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK Bagi Honorer TMS Sudah Buka, tetapi Ribuan Orang Gagal Daftar