Yerusalem Ibu Kota Israel, Ide Trump Bisa Jadi Bumerang

jpnn.com, JAKARTA - Masyarakat Indonesia diimbau menjaga perdamaian serta tidak mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan terkait krisis Yerusalem.

“Masyarakat harus melihat bahwa masalah Yerusalem ini adalah seolah-olah persetujuan sebuah pemerintahan yang mengambil secara tidak sah tanah orang lain. Jadi, ini yang kita bilang sebagai bentuk penjajahan. Ini masalah yang kita semua harus perangi yaitu orang yang punya hak atas tanah namun tiba tiba diambil. Menurut konstitusi, kita namanya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini,” ujar Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, Kamis (14/12).

Menurut peraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Nottingham, Inggris ini, kalau masalah Yerusalem ini dikaitkan dengan agama, tentunya negara-negara nonmuslim besar lain seperti Prancis, Tiongkok, Inggris, Rusia tidak akan bersuara keras. 

Kalau masalah agama, imbuh dia, harusnya negara-negara di Timur Tengah sepakat satu suara, tapi nyatanya tidak.

“Bahkan negara nonmuslim seperti Prancis, Tiongkok, Inggris, dan Rusia menentang kebijakan Trump tersebut.  Jadi, ini bukan masalah agama. Masyarakat juga harus menyadari jangan mau terpecah dan harus bisa damai menyikapi masalah ini,” tegas Hikmahanto.

Dia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak ‘termakan’ dengan provokasi negatif seperti ajakan untuk membenci terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Amerika Serikat (AS).

“Kita sebagai rakyat Indonesia jangan menimpakan kemarahan kita terhadap warga AS atau hal hal yang berbau AS. Justru kita harus merangkul mereka karena rakyat AS adalah yang paling berdaulat sehingga mereka bisa memblok kebijakan presidennya untuk memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv ke Yerusalem,” terangnya.

Selain itu, sambung dia, keputusan Trump ini dinilai bisa menjadi bumerang. Pasalnya, langkah bisa menjadikan AS sebagai target kemarahan dari negara-negara yang menolak.