YKMI Kembali Ajukan Keberatan Administrasi Terkait Vaksin Halal

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengajukan keberatan administrasi kepada Kemenkes, berkaitan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1602/2022, Tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Melalui kuasa hukumnya dari Daar Afkar & Co. Lawyer, YKMI melayangkan Surat keberatan administrasi itu secara resmi pada Jumat (23/12).
“Kepmenkes itu bertentangan dengan UU Jaminan Produk Halal, PP tentang Peraturan Pelaksanaan Jaminan Produk Halal dan Putusan Mahkamah Agung No. 31P/HUM/2022, yang telah berkekuatan hukum tetap,” ujar Edi Gustia Bahri, kuasa hukum YKMI.
Dalam suratnya tersebut, YKMI mendesak agar Kepmenkes mencabut beleid itu dan memasukkan jenis vaksin yang bersertifikat halal untuk program vaksinasi Covid-19.
“Karena Putusan MA Nomor 31P/HUM/2022 tanggal 14 April 2022 adalah berlaku mengikat dan Kemenkes masih belum mematuhinya secara utuh,” serunya.
Keluarnya Kepmenkes ini, menggantikan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Atas terbitnya Kepmenkes tersebut, YKMI sebelumnya juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Nomor 176/G/2022/PTUN-JKT.
YKMI menegaskan tidak akan berhenti memperjuangkan kewajiban vaksin halal bagi umat Islam.
YKMI menegaskan tidak akan berhenti memperjuangkan kewajiban vaksin halal bagi umat Islam.
- Dinkes Jabar Sebut Program Cek Kesehatan Gratis Sepi Peminat
- Kemenkes di Guest Lecture U-Bakrie: Mahasiswa Harus Terlibat Aktif Dalam Kampanye Kesehatan Mental
- Kemenkes Hentikan Kegiatan PPDS Anestesi di RS Hasan Sadikin
- Komisi IX Bakal Panggil Kemenkes dan Dekan Kedokteran UNPAD Buntut PPDS Pemerkosa Pendamping Pasien
- Kemenkes Cabut STR Dokter Priguna, Izin Praktik Dibatalkan
- Entrostop Gelontorkan Rp 1 Miliar untuk Emergency Diare Kit Gratis di Lebaran 2025