YLBHI Nilai 100 Hari SBY Belum Mendasar
Bidang Hukum dan HAM
Senin, 25 Januari 2010 – 21:30 WIB
"(Makanya) di penghujung 100 hari pemerintahan SBY-Boediono, kami hendak menyampaikan evaluasi bahwa belum ada gebrakan yang mendasar untuk memperluas akses keadilan terhadap masyarakat miskin, pemberantasan mafia hukum, penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, penyelesaian konflik agraria sebagai akar pelanggaran HAM yang dialami masyarakat, serta pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM," tukasnya.
"Program pemberantasan mafia hukum, setelah tiga bulan pemerintahan belum memberikan harapan yang amat besar dan kepercayaan yang tinggi. Sementara program Kementerian Hukum dan HAM yang telah dilakukan 100 hari, merupakah program yang sudah semestinya dilakukan, karena tidak berhadapan dengan sumbatan politik dan tantangan besar, serta masih didominasi bidang administrasi hukum umum (AHU), imigrasi dan hak kekayaan intelektual," beber Patra pula. (gus/jpnn)
JAKARTA - Dalam realisasi program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM), menurut Yayasan Lembaga Bantuan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- UMKM Binaan Pertamina Raih Predikat Best Eco Friendly di JMFW 2024
- TNI Gelar Bersih-bersih Kali Ciliwung, 6 Ribu Ton Sampah Diangkut, Bravo
- Program AMANAH Bisa Tingkatkan Kompetensi Talenta Muda Aceh
- Ada Aksi Asri Operasi Semut di Jakarta Running Festival 2024
- Jaksa Agung ST Burhanuddin Dinilai Sukses Selamatkan Uang Kerugian Negara dari Koruptor
- Jenazah Cagub Maluku Utara Benny Laos akan Dikebumikan di Jakarta