YLKI: Gratis Saja Banyak yang Tidak Mau, Apalagi Vaksin Berbayar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan vaksin berbayar tidak etis pada masa pandemi Covid-19 yang sedang mengganas.
Selain itu, kebijakan tersebut bakal membuat orang malas vaksinasi.
"Yang digratiskan saja masih banyak yang malas atau tidak mau, apalagi vaksin berbayar," kata Tulus dalam keterangan persnya, Senin (12/7).
Menurut alumnus Universitas Jenderal Soedirman itu, vaksin berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap vaksin.
Misalnya bakal ada anggapan vaksin berbayar kualitasnya lebih baik dan yang gratis lebih buruk.
"Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya," ungkap Tulus.
YLKI, kata Tulus, mendesak kebijakan vaksin berbayar untuk kategori individu dibatalkan. Toh, tidak ada manfaat dari melaksanakan kebijakan tersebut.
"Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual," tutur dia.
YLKI menilai kebijakan vaksin berbayar tidak etis pada masa pandemi Covid-19 yang sedang mengganas.
- Soal Lagu Bayar Bayar Bayar, GPA Ungkit Peran Polisi Saat Banjir & Penanganan Covid-19
- Isu COVID & Lab Wuhan Mencuat Lagi, China Gercep Membela Diri
- Kabupaten Garut Butuh 10 Ribu Dosis Vaksin PMK untuk Atasi Wabah
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya
- Etana Dorong Kenandirian Farmasi Nasional Melalui Vaksin Lokal
- Trump Bikin Gebrakan Hari Pertama, Langsung Teken Keppres agar AS Keluar dari WHO