YLKI: Gratis Saja Banyak yang Tidak Mau, Apalagi Vaksin Berbayar
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai kebijakan vaksin berbayar tidak etis pada masa pandemi Covid-19 yang sedang mengganas.
Selain itu, kebijakan tersebut bakal membuat orang malas vaksinasi.
"Yang digratiskan saja masih banyak yang malas atau tidak mau, apalagi vaksin berbayar," kata Tulus dalam keterangan persnya, Senin (12/7).
Menurut alumnus Universitas Jenderal Soedirman itu, vaksin berbayar juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap vaksin.
Misalnya bakal ada anggapan vaksin berbayar kualitasnya lebih baik dan yang gratis lebih buruk.
"Di banyak negara, justru masyarakat yang mau divaksinasi Covid-19, diberikan hadiah oleh pemerintahnya," ungkap Tulus.
YLKI, kata Tulus, mendesak kebijakan vaksin berbayar untuk kategori individu dibatalkan. Toh, tidak ada manfaat dari melaksanakan kebijakan tersebut.
"Kembalikan pada kebijakan semula, yang membayar adalah pihak perusahaan, bukan individual," tutur dia.
YLKI menilai kebijakan vaksin berbayar tidak etis pada masa pandemi Covid-19 yang sedang mengganas.
- Sidang Tuntutan Korupsi APD Covid-19 di Sumut Ditunda, Ini Masalahnya
- Etana Dorong Kenandirian Farmasi Nasional Melalui Vaksin Lokal
- Trump Bikin Gebrakan Hari Pertama, Langsung Teken Keppres agar AS Keluar dari WHO
- Ada Diskon Hingga 20 Persen untuk Pelayanan Kesehatan di inHarmony Tower
- Tanggapi Kenaikan Tarif Air di Jakarta, YLKI: Masyarakat Harus Atur Pola Konsumsi
- Kasus Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Ada yang Anak-anak