YLKI Minta Pemerintah Lebih Kreatif dalam Menggali Pendapatan Negara

jpnn.com, JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada bahan pangan atau sembako tidak manusiawi.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi meminta pemerintah lebih kreatif untuk mendapatkan pendapatan negara.
"Wacana ini harus dibatalkan. Pemerintah seharusnya lebih kreatif, jika alasannya untuk menggali pendapatan dana APBN," ujar Tulus saat dikonfirmasi JPNN.com, di Jakarta, Kamis (10/6).
Menurutnya, pemerintah bisa menaikkan cukai rokok yang lebih signifikan.
Tulus menyebutkan menaikkan cukai rokok akan berpotensi mengalirkan dana lebih Rp 200 triliun.
"Selain itu, akan berdampak positif pada masyarakat menengah bawah, agar mengurangi konsumsi rokoknya, dan mengalokasikan untuk keperluan bahan pangan," bebernya.
Dia juga mengingatkan, di tengah pandemi Covid-19 daya beli masyarakat sedang turun drastis.
Pengenaan PPN, kata Tulus, akan menjadi beban baru bagi masyarakat dan konsumen.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi meminta pemerintah lebih kreatif untuk mendapatkan pendapatan negara.
- Pakar Anggap Proyek PIK 2 Dongkrak PAD & Ciptakan Lapangan Kerja Tanpa Bebani APBN
- Reklamasi Berpotensi jadi Sumber Pendapatan Baru Negara & Buka Peluang Usaha bagi Masyarakat
- Sebagai Aset Keuangan, Kripto Seharusnya tak Lagi Dikenakan PPN
- Panca Residence Hadirkan Hunian di Dekat Stasiun LRT Ciracas Jakarta Timur
- Mensesneg Sebut Anggaran Retret Kepala Daerah Sepenuhnya dari APBN
- PT Legend Packaging Indonesia Tancap Gas Ekspor Usai Dapat Fasilitas Fiskal Berikat