Yorrys: Perdasi dan Perdasus Solusi Persoalan Papua Saat Ini

jpnn.com, JAYAPURA - Isu pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di Papua menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang pro dan kontra perihal pemekaran itu.

Beberapa hari sebelumnya, solidaritas mahasiswa dan masyarakat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayawijaya menggelar demonstrasi penolakan atas rencana pemekaran tersebut.

Massa aksi menilai lahirnya DOB buka keputusan tepat bagi kesejahteraan masyarakat akan tetapi menjadi “bom waktu” yang menggerus eksistensi OAP di masa yang akan datang.

Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda, mengatakan sumber daya manusia dan infrastruktur daerah belum sepenuhnya siap untuk menerima kebijakan pemekaran.

Akibatnya, masyarakat asli Papua hanya akan menjadi penonton dan objek pembangunan.

“Lahirnya DOB di Tanah Papua hanya akan makin memarjinalisasi orang asli Papua yang sejak puluhan tahun cenderung terabaikan dalam proses pembangunan," ujar Yunus Jumat (11/3) pagi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua dan Papua Barat Frits Ramandei menyebutkan kebijakan pemekaran harus dipertimbangkan dengan matang.

Bahkan kata dia korelasi efektif antara kebijakan pemekaran dan upaya maksimal untuk merespons berbagai isu pelanggaran HAM di Papua.