Yorrys: Proses Hukum, Yang Kalah tak Akan Diam
jpnn.com - JAKARTA--Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan belakangan ini cukup sering dikunjungi politikus Golkar.
Setelah sebelumnya didatangi Aburizal Bakrie, kali ini ia didatangi oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Yorrys Raweyai.
Yorrys mengaku ia membicarakan acara Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dengan Luhut. Namun, diakui pertemuan juga membicarakan masalah internal Golkar.
"Tadi beliau sampaikan harapan beliau. Harapan beliau kan cuma satu, bagaimana kita mencoba untuk membangun Golkar ke depan yang lebih baik, lebih solid sebagai kekuatan politik yang menjadi aset bangsa," ujar Yorrys di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin, (26/1).
Luhut, kata dia, memberikan dua saran untuk Golkar yaitu penyelesaian internal dan penyelesaian hukum. Islah atau penyelesaian internal sudah berproses, meski belum juga membuahkan hasil.
Sementara itu, jalan hukum, kata dia, juga berisiko karena tidak mungkin yang kalah akan tinggal diam.
Yorrys mengaku jalur hukum termasuk yang paling sulit ditempuh Golkar saat ini. Meski itu menjadi salah satu alternatif penyelesaian.
"Dalam proses politik, jalan hukum memang agak susah karena itu melahirkan persoalan baru lagi. Terbaik ya Islah. Tapi ini kita coba tadi saya juga minta masukan dari beliau sebagai kader Golkar dan pernah jadi wakil ketua wantim Golkar, beliau juga berikan saran itu," tandas Yorrys. (flo/jpnn)
JAKARTA--Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan belakangan ini cukup sering dikunjungi politikus Golkar. Setelah sebelumnya didatangi Aburizal
- Hari Ini Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2, Honorer Jangan Nekat Bertindak Konyol
- BMKG Ungkap Prakiraan Cuaca Hari Ini, Ada Hujan di Sejumlah Wilayah
- Seorang Nelayan Asal Pandeglang Tewas Tersambar Petir Saat Melaut, Tim SAR Bergerak
- 5 Berita Terpopuler: Pendaftaran PPPK 2024 Tahap 2 Dimulai, Honorer Titipan Mencuat, Ternyata Ada Kejutan yang Muncul
- Hadir di Indonesia AI Day 2024, ESQ Perkuat Kolaborasi Teknologi dan SDM
- KTKI-P Laporkan Kebijakan Kemenkes, Wakil Presiden Diminta Turun Tangan