Yorrys Sebut Munaslub Golkar Tidak Haram, Peringatan untuk Airlangga?

Dia menyebut Munaslub justru sebagai peringatan bagi penguasa parpol, dalam hal ini Airlangga bahwa kedaulatan sebuah partai berada di tangan anggotanya.

Menurut Yorrys, publik tentu menunggu sejauh mana demokrasi berjalan di internal Golkar, sehingga Munaslub menjadi bukti adanya kebebasan yang dapat menunjukkan esensi demokrasi di partainya itu.

Kendati demikian, Yorrys mengamini ada sejumlah syarat agar Munaslub Golkar bisa digelar, seperti partai dalam keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.

Kemudian, DPP Partai Golkar tidak melaksanakan amanat Munas, sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya.

Selain itu, Munaslub juga membutuhkan legitimasi 2/3 dewan pimpinan daerah (DPD) provinsi sebagai bukti bahwa situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkatan terbawah.

"Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusional tersebut hanya garang di atas kertas, tetapi lumpuh dalam forum formal," ujarnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengamini adanya rapat internal di kediaman Agung Laksono, Minggu, 9 Juli 2023, membahas sejumlah rekomendasi Pemilu 2024.

Salah satu materi yang dibahas dalam rapat internal Dewan Pakar Partai Golkar itu, antara lain terkait keputusan Musyawarah Nasional (Munas) Golkar 2019 yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai bakal capres.