Yuddy Ingatkan, ASN Digaji dengan Uang Rakyat

jpnn.com - JAKARTA--Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) diminta meningkatkan disiplin dan profesionalitasnya dalam bekerja. Pasalnya, KemenPAN-RB merupakan lokomotif perubahan, reformasi birokrasi, dan penanaman revolusi mental.

"Sebagai lokomotif perubahan, ASN harus tingkatkan disiplin dan profesionalitas serta integritas. Bekerja dengan penuh pengabdian bagi pemerintah, bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia,” ujar MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dalam pidato memperingati hari Kebangkitan Nasional di Kantor KemenPAN-RB, Rabu (20/5).
 
Dalam sejarah bangsa Indonesia, Hari Kebangkitan Nasional sangat erat kaitannya dengan berdirinya Budi Utomo. Keberadaan Budi Utomo telah membangkitkan bangsa Indonesia menuju perjuangan sosial politik secara terbuka. Sekarang ini Indonesia telah merdeka, namun Yuddy dengan tegas mengingatkan bahwa negara ini masih tertinggal dengan negara lain.

“Kini kita sudah merdeka. Namun nasib bangsa masih tertinggal di tengah persaingan global dengan negara-negara maju lainnya. Maka tugas kita semua, dengan semangat kebangkitan bangsa, untuk secara bersama-sama menanggulangi permasalahan bangsa dengan bijak dan didasari semangat juang yang tinggi,” tegasnya.
 
Di era ini, lanjutnya, Presiden Joko Widodo akan mengembalikan fokus pengabdian ASN yang sebenar-benarnya untuk kepentingan bangsa, negara dan masyarakat. ASN harus memahami dan mengamalkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme.

“Revolusi mental ingin menciptakan perpaduan antara yang memimpin dan yang dipimpin, serta mendekatkan ASN dengan masyarakat,” tandasnya.
 
Yang diharapkan dari revousi mental, ungkapnya, adalah terbentuknya aparatur negara baik ASN, TNI maupun Polri yang menyadari bahwa pada hakikatnya jabatan dan fasilitas yang kita miliki, kehormatan yang kita dapatkan, serta gaji dan tunjangan kesejahteraan yang kita dapatkan, sesungguhnya bersumber dari rakyat.

“Rakyatlah yang memberikan legitimasi kepercayaan dan dukungan kepada kita. Oleh sebab itu, rakyat harus ditempatkan pada posisi yang utama, atau dengan kata lain rakyat tidak hanya menjadi objek tetapi sebagai subyek dari pembangunan nasional kita,” kata Yuddy.
 
Yuddy mengatakan, proses komunikasi sosial dan politik yang baik membutuhkan jembatan komunikasi, yakni untuk menyosialisasikan kebijakan pimpinan di tingkat pusat sampai ke rakyat, demikian juga sebaliknya aspirasi masyarakat dapat diserap dan disampaikan ke pimpinan. Jembatan komunikasi itu adalah birokrasi yang membuka ruang dialog dan aspirasi secara terbuka. (esy/jpnn)