Yuddy Minta Administrasi Asuransi Keluarga Korban Diurus Secepatnya
jpnn.com - JAKARTA--Keluarga korban AirAsia meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengambil tindakan terhadap aparatur yang terkait perizinan penerbangan.
Permintaan itu disampaikan saat menteri asal Cirebon itu melakukan dialog dengan para keluarga korban AirAsia di Surabaya, Kamis (8/1).
"Kami minta aparatur pemerintah yang terkait dengan perizinan terbang pesawat diberi sanksi tegas," ujar salah satu keluarga korban mewakili lainnya.
Menanggapi itu, Yuddy langsung merespon dengan baik. "Saya mendukung tindakan kolega saya Menteri Perhubungan yang mengambil tindakan tegas terhadap AirAsia maupun aparat yang terlibat. Kalau memang terbukti salah, sebaiknya mereka dipecat dari jabatannya, " tegas Yuddy dalam siaran persnya yang diterima JPNN, Kamis (8/1).
Kepada pihak AirAsia, dia menekankan agar secepatnya menuntaskan asuransi. "Paling lama tujuh hari kerja setelah tervalidasi ahli warisnya, harus sudah dibayarkan," imbuhnya.
Yuddy juga minta Kapolda Jatiim, gubernur, Walikota Surabaya serta pemda Dinas Dukcapil sampai RT/RW untuk membantu proses validasinya. Diakui bahwa saat ini sebenarnya para keluarga korban masih fokus untuk menemukan leluarganya. Tetapi harus diakui persoalan administrasi juga harus diselesaikan.
Yuddy mengucapkan terima kasih kepada Walikota Surabaya Tri Risma Harini, beserta jajarannya. Yuddy menginstruksikan agar walikota dan jajarannya memastikan kebenaran data ahli waris. "Jangan sampai justru menimbulkan di kemudian hari akibat orang yang menerima asuramsi pihal yang tidak berhak," imbuhnya.
Risma pun mengamini perintah MenPAN-RB, dan mengatakan pihaknya sangat berhati-hati. "Apalagi ada korban yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Kami harus benar-benar memastikan siapa ahli warisnya," tandasnya. (esy/jpnn)
JAKARTA--Keluarga korban AirAsia meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi mengambil tindakan
- BPKP Usulkan Rancangan Kebijakan MRPN Lingkup Pemerintah Daerah
- Eks Tim Mawar Kenang Presiden Prabowo yang Rela Korbankan Diri demi TNI
- Polsek Tambusai Utara Ajak Warga di Desa Tanjung Medan Ciptakan Pilkada Damai
- AQUA dan DMI Berangkatkan Umrah bagi Khadimatul Masjid dari Enam Provinsi
- KPK Incar Pejabat BPK yang Terlibat di Kasus Korupsi Kemenhub
- PPPK Minta Regulasi Mutasi, Relokasi, dan TPP Rp 2 Juta, Berlebihankah?